toggle
plus minus gleich
English Indonesian

BERITA KARET JULI 2016

  1. Hadap Presiden Jokowi, GAPKINDO Minta Pemerintah Bantu Atasi Anjloknya Harga Karet
  2. Diterima Jokowi, Gapkindo Keluhkan Rendahnya Harga Karet
  3. Pengusaha Karet Minta Pembebasan Pajak ke Jokowi
  4. Harga Karet Berada di Titik Terendah
  5. Peremajaan Terkendala Anjloknya Harga
  6. Pengusaha Karet Desak Pemerintah Tinjau Kebijakan Crumb Rubber
  7. Gapkindo Minta Pemerintah Gunakan Karet untuk Infrastruktur
  8. Presiden Jokowi Dukung Peremajaan Karet
  9. Mengintip Produksi Karet Banyumas yang Dilirik Produsen Ban Michelin
  10. Industri Karet Terancam Oligopoli
  11. Aksi Jual ke Asing Bakal Marak
  12. Penurunan Ekspor Karet Berlanjut
  13. Menperin Dorong Jalan Indonesia Menggunakan Aspal Dicampur Karet
  14. Ketika Harga Karet Terjun Bebas
  15. ANRPC Pangkas Perkiraan Pasokan Karet Dunia
  16. Permintaan Karet Dunia Diperkirakan Mencapai 31,7 Juta Ton Tahun 2019
  17. Harga Karet Malaysia Cenderung Turun Akibat Lemahnya Selera Beli

---------------------------------------

Hadap Presiden Jokowi, GAPKINDO Minta Pemerintah Bantu Atasi Anjloknya Harga Karet

Oleh: Humas ; Diposkan pada: 24 Jun 2016

Pengurus Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (GAPKINDO), Jumat (24/6) pagi, menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Jakarta. Mereka berharap pemerintah membantu memperbaiki harga karet yang sejak awal 2016 lalu sudah menyentuh angka 1 dolar AS per kilogram.

“Kondisi harga karet dewasa ini agak tertekan, seperti lazimnya komoditi lainnya, pernah mencapai harga tertinggi pada tahun 2011 sekitar 5,3 sekian dolar per kilo, namun di awal tahun 2016 sudah mengalami tekanan yang sampai mendekati 1 dolar per kilo,” kata Moenardji Soedargo, Ketua Umum GAPKINDO, kepada wartawan  di Kantor Presiden, Jumat (24/6) siang.

Menurut Moenardji, pihaknya berperan aktif bersama Kementerian Perdagangan dan kementerian terkait lainnya melakukan kerja sama multilateral dengan Thailand dan Malaysia yang disebut dengan International  Trade Rubber Consortium (ITRC). Bentuk kerja sama ini salah satunya menahan ekspor dengan maksud mendapatkan harga yang stabil apabila harga sudah tertekan terlalu rendah dan tidak mencerminkan fundamental pasar yang sebenarnya.

“GAPKINDO sudah empat kali melakukan penahanan ekspor dengan biaya operasional sendiri. Dalam pelaksanaannya GAPKINDO belum sempat mendapatkan support pemerintah berupa dana APBN atau subsidi bunga dan lain sebagainya. Alasannya agar motivasi para petani karet tidak surut,” ungkap Moenardji.

Melalui ITRC, menurut Ketua Umum GAPKINDO itu, juga dilakukan upaya membentuk bursa dengan konsep perdagangan yang voluntary. Menurut Moenardji,  itu akan baik untuk menolong harga bisa tercermin melalui suatu referensi yang transparan dan fair.

Untuk itu, GAPKINDO meminta perdagangan bisa dilakukan secara voluntary bursa fisik karet dan bukan secaramandatory. “Kami sampaikan, kami meminta untuk pemerintah betul-betul memperhatikan bursa fisik karet harus berbasis voluntary bukan mandatory. Bapak Presiden sudah menangkap maksud itu, dan kami harap ini akan terealisir secara baik,” ujarnya.

Ketua Umum GAPKINDO itu juga mengingatkan, karet merupakan salah satu komoditas strategis Indonesia yang berbasiskan komoditas rakyat, dimana petani karet adalah mitra pengusaha sehingga terjadi simbiosis mutualisme. Presiden sendiri memberikan perhatian yang tinggi dengan sering masuk ke daerah-daerah pelosok saat melakukan kunjungan kerja ke daerah.

Untuk itu, sebagai solusi jangka panjang GAPKINDO  mengimbau dilakukannya peremajaan terhadap perkebunan karet.  “Pemerintah perlu hadir dan turun untuk meremajakan klon-klon karet petani karena apabila peremajaan dilakukan produktivitas petani akan meningkat dari yang sekarang,” tuturnya.

Bebaskan PPN

Terkait dengan keputusan Mahkamah Agung (MA) yang mengizinkan kembali penarikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% untuk hasil pertanian dan perkebunan, Ketua Umum GAPKINDO menganggap seharusnya itu tidak perlu.  Terlebih, perkebunan karet itu dihasilkan oleh rakyat kecil.

“Itu sungguh memberatkan petani di kondisi harga-harga komoditas yang tertekan, kami sampaikan ini kepada Bapak Presiden, dan Bapak Presiden memahami,” terang Moenardji.

Menurut Moenardji, sebetulnya produk pertanian itu tidak perlu kena PPN, kecuali pada saat nanti diolah oleh pabrik-pabrik pengolahan makanan atau pabrik pengolahan barang, barulah PPN tersebut bisa diterapkan.

Untuk itu, lanjut Moenardji, GAPKINDO mengimbau supaya PPN untuk hasil pertanian perkebunan bisa ditinjau kembali dengan mengusulkan PPN perkebunan dan pertanian dibuat menjadi PPN tidak dipungut, artinya PPN-nya tetap ada tapi tidak dipungut.

Selain itu, GAPKINDO juga meminta agar penggunaan karet bisa diperluas, di luar dari yang sektor tradisional seperti ban dan diciptakan demand baru berupa proyek infrastruktur yang akan digunakan oleh pemerintah,” sambung Moenardji.

Ia menyebutkan, penggunaan karet untuk pembangunan infrastruktur seperti aspal karet untuk pelabuhan, juga untuk pintu-pintu air, diyakini membuat daya tahan jalan yang dibuat umurnya lebih panjang 50%, sedangkan penggunaan karet untuk pintu air bisa lebih tahan lama karena karet tahan lama terhadap air.

“Berarti akan terjadi penghematan anggaran untuk memperbaiki jalan dan bahkan pemerintah mungkin akan mempunyai peluang membangun jalan lebih banyak lagi ke pelosok-pelosok yang selama tidak tersedia persediaan anggarannya,” papar Moenardji.

Kalau memang Presiden membuat Instruksi Presiden mengenai penggunaan karet ini, GAPKINDO meyakini, pengusaha akan bersiap melakukan investasi di sektor ini.

Saat menerima pengurus GAPKINDO itu, Presiden Jokowi didampingi oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.

----------------------------

Diterima Jokowi, Gapkindo Keluhkan Rendahnya Harga Karet

Sabtu, 25 Juni 2016

JAKARTA, Bisnis Syariah – Hari ini Presiden Joko Widodo menerima kunjungan dari pengurus Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) di Istana Merdeka, Jakarta.

Ketua Umum Gapkindo, Moenardji Soedargo, menerangkan, pengurus organisasinya berkesempatan berdiskusi dengan presiden terkait permasalahan yang dihadapi para pelaku usaha, khususnya para petani karet.

Dirinya mengungkapkan harga karet yang rendah saat ini sangat memberatkan pelaku usaha. Sebagai perbandingan, pada tahun 2011 harga karet mampu mencapai US$ 5,3 per kilo, namun di awal 2016 ini harga karet hanya sekitar US$ 1 per kilo.

“Sungguh sangat berat bagi semua pelaku, terutama rekan-rekan petani,” ungkap Moenardji dalam keterangan pers usai pertemuan.

Gapkindo mengaku sudah berusaha mengatasi keterpurukan harga tersebut dengan berperan aktif dalam kerjasama dengan Kementerian Perdagangan dan kementerian lainnya. Salah satunya dengan penahanan ekspor bagi produk-produk karet.

“Penahanan ekspor ini dilakukan manakala harga karet dipandang terlalu rendah dan tidak mencerminkan fundamental pasar sebenarnya,” tambahnya.

Upaya tersebut hanya berpengaruh dalam jangka pendek. Karena itu Gapkindo berharap kepada pemerintah untuk lebih meningkatkan daya tahan para petani secara jangka panjang.

“Kami mengimbau untuk dilakukannya peremajaan klon-klon karet petani. Karena apabila peremajaan dilakukan, produktivitas petani akan meningkat,” terangnya.

Jokowi, diakui oleh Moenardji, sangat cepat memahami keadaannya. Jokowi menginstruksikan Gapkindo membantu pemerintah mencarikan jalan terbaik agar semua pihak mendapat “win-win solution”.

Dalam kesempatan tersebut, mereka juga berdiskusi bersama Presiden terkait penggunaan karet yang diperluas untuk mendukung proyek infrastruktur pemerintah. Moenardji menyebut, Jokowi menaruh perhatian yang tinggi agar karet terserap di proyek-proyek infrastruktur pemerintah.

Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.

Adapun pengurus Gapkindo yang turut hadir dalam pertemuan tersebut selain Moenardji Soedargo, antara lain Alex Kurniawan Edy selaku ketua bidang organisasi, Rusdi Rasep selaku ketua bidang produksi, dan Daniel Tirta Kristiadi selaku ketua bidang keuangan. [ald]

------------------------

Pengusaha Karet Minta Pembebasan Pajak ke Jokowi

Maikel Jefriando - detikfinance

Jumat, 24/06/2016 13:49 WIB

Jakarta -Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo) meminta pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk produk hasil pertanian, khususnya karet. Ini menjadi beban yang cukup berat bagi kalangan petani dan pengusaha dalam negeri.

Hal ini disampaikan Munarji Sudargo, Ketua Umum Gapkindo usai pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution di Istana Negara, Jakarta, Jumat (25/6/2016).

Pada 2014 lalu, melalui keputusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 70, sebagian Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 dibatalkan. Sehingga produk pertanian kembali dikenai PPN sebesar 10%.

"Kami seharusnya tidak perlu diadakan PPN," tegas Munarji.

Munarji menjelaskan, dalam rentang tersebut karet dikenakan dua kali PPN. Pertama pada sisi produk dan kedua saat telah menjadi produk olahan. Jelas hal tersebut menjadi bebang yang sangat memberatkan.

"PPN tidak akan lari kemana, ini membuat tekanan, kasihan sudah harga jatuh. Kami berharpa bisa ditinjau, kami mengusulkan PPN perkebunan dan pertanian adalah PPN tidak dipungut," paparnya.

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 1,5 jam tersebut, Munarji menyatakan Presiden Jokowi akan mempertimbangkan usulan pengusaha. Apalagi, Darmin sebelumnya berposisi sebagai Dirjen Pajak yang ikut terlibat dalam penyusunan PP Nomor 31 Tahun 2007.

Penyusunan regulasi tersebut tadinya bertujuan untuk mendorong hilirisasi di dalam negeri. Mengingat produk hasil pertanian dan perkebunan banyak yang diekspor dalam bentuk mentah di luar negeri.

"Presiden juga sudah sangat paham, dan meminta untuk dibantu dipikirkan yang terbaiknya supaya semuanya dapat lebih baik. Jadi kami ada saran tadi sangat diterima baik sekali," pungkasnya. (mkl/hns)

---------------------

Harga Karet Berada di Titik Terendah

Rep: Satria Kartika Yudha/ Red: Nidia Zuraya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Harga komoditas karet terus mengalami penurunan. Bahkan, harga karet berada di titik terendah semenjak terjadinya penurunan harga komoditas global.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo) Munarji Sudargo mengatakan, tekanan terhadap harga karet terus berlangsung hingga saat ini. Dia mengatakan, harga karet saat ini sudah mendekati 1 dolar AS per kg. Padahal pada 2011, harga karet mencapai 5,3 dolar AS per kg.

"Berkali-kali lipat penurunannya. Penurunan harga ini menjadi tekanan berat bagi pelaku usaha karet dan juga petani karet," kata Munarji seusai pertemuan Gapkindo dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jumat (24/6).

Saat bertemu Jokowi, Gapkido berharap pemerintah dapat turun tangan untuk membantu para petani karet yang sedang terbebani dengan rendahnya harga. Pemerintah, kata Munarji, bisa melaksanakan program peremajaan kebun-kebun karet milik petani.

Munarji mengatakan, produktivitas petani karet saat ini sekitar 1 ton per hektare. Dengan adanya peremajaan, maka produktivitas bisa naik menjadi 1,7 ton per hektare.

"Pemerintah perlu hadir melakukan peremajaan. Kalau harga rendah tapi produktivitas meningkat, petani setidaknya lebih memiliki daya tahan," ujarnya.

------------------------------

Peremajaan Terkendala Anjloknya Harga

Peremajaan perkebunan karet di Indonesia mendesak dilakukan untuk menahan penurunan produksi karet alam. Hal ini dilakukan mengingat saat ini sekitar 50% dari total area 3,6 juta hektar kebun karet di Indonesia usia pohonnya sudah lebih dari 30 tahun.

Peremajaan kebun karet petani terkendala pembiayaan karena harga karet masih bertahan rendah.Sekretaris Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) Sumatera Utara, Edy Irwansyah, Jumat (24/6) di Medan, Sumatera Utara, mengatakan,  produktivitas perkebunan karet rakyat di Indonesia 300-600 kilogram karet remah per hektar per tahun. Angka produktivitas itu sangat jauh dari potensi sebanyak 3,5 ton.

“Produktivitas perkebunan karet rakyat mendesak untuk ditingkatkan karena merupakan tulang punggung industri karet Indonesia. Petani karet memasok sekitar 85 persen karet ke pabrik-pabrik pengolahan karet,” kata Edy Irwansyah.

Dengan peremajaan, petani setidaknya bisa meningkatkan produktivitasnya hingga 1,7 ton karet remah per hektar per tahun. peremajaan tidak hanya mengganti tanaman tua dengan yang muda, tetapi juga menata ulang manajemen perkebunan karet.

Kendala Biaya

Edy mengatakan, saat ini peremajaan terkendala  pembiayaan. Peremajaan akan sulit terwujud  jik hanya berharap pada petani. Kondisi perekonomian petani saat ini kian buruk karena harga karet selama 5 tahun stabil rendah.

Di tingkat petani, harga getah karet hanya berkisar Rp 5.000 per kilogram, turun drastis dibandingkan tahun 2011 yang bisa mencapai Rp 18.000 per kilogram. Karena itu, Edy berharap pemerintah ikut membantu petani agar bisa meremajakan tanaman karetnya. Padahal, tingginya produktivitas  bisa menjadi penolong bagi petani ketika harga karet jatuh di pasaran.

Di pasar dunia, harga karet remah hanya US$ 1,25 per kilogram (Rp 16.500).Harga karet sempat naik pada April menjadi US$ 1,58 per kilogram (Rp 20.000) karena pembatasan impor  yang dilakukan oleh tiga negara penghasil karet di dunia, yakni Indonesia, Malaysia dan Thailand.

Ketua Umum Asosiasi Petani Karet Indonesia (Apkrindo), Lukman Zakaria mengatakan, tanaman karet yang perlu diremajakan terus bertambah tiap tahun. sementara, peremajaan yang dilakukan sangat lambat.

“Jika laju peremajaan tidak dipercepat, produktivitas kebun karet akan sampai pada titik paling rendah. Industri karet Indonesia dipastikan akan terpuruk,” katanya.

Industri karet di Indonesia, tambah Lukman, sulit bangkit jika hanya berharap  pada tanaman karet yang sudah tua. Sebagian tanaman karet bahkan  sudah ada yang berusia lebih dari 50 tahun . padahal, tanaman ini seharusnya sudah diremajakan pada usia 25 tahun.

Untuk meremajakan 1 hektar perkebunan karet , kata Lukman, petai setidaknya membutuhkan dana Rp 45 juta per hektar. Dana itu di luar kebutuhan hidup petani sebelum tanamannya menghasilkan kembali.

Kompas, 25/06/2016

----------------------------------

Pengusaha Karet Desak Pemerintah Tinjau Kebijakan Crumb Rubber

Pengusaha yang tergabung dalam Dewan Karet Indonesia dan Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) mengharapkan pemerintah meninau kembali sejumlah kebijakan , khususnya Peraturan Presiden  Nomor 44 tahun 2016 dalam salah satu sub temanya  mengatur kebijakan investasi Bidang Industri Crumb Rubber, karena industri crumb rubber dikeluarkan dari DNI (Daftar Negatif Investasi) dan terbuka 100% untuk asing.

Ketua Umum Dewan Karet Indonesia (Dekarindo) Aziz Pane bersama Sekretaris Eksekutif Gapkindo Suharto Honggokusumo dalam pernyataan bersama menyatakan di dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, investasi bidang industri crumb rubber masuk di dalam Daftar Negatif Investasi (DNI) dengan persyaratan 1, perizinan khusus dan 2.Memperoleh rekomendasi ketersediaan bahan baku dari Kementerian Pertanian.

Dengan semakin meningkatnya investor asing yang menanamkan modal untuk pendirian industri crumb rubber, dimana PMA telah menguasai 33% kapasitas pengolah crumb rubber di seluruh Indonesia, bahkan di Sumatera Selatan sudah mencapai 43%, Kementerian Perindustrian dan Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) mengusulkan kepada BKPM untuk meninjau Perpres di atas.

Tahun 2014, Perpres tersebut direvisi menjadi Perpres Nomor 39 tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang tertutup  dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Modal dalam negeri 100 % dan perizinan khusus. 2. Rekomendasi ketersediaan bahan baku dari Kementerian Pertanian dan 3. Tidak boleh ada pengalihan modal  perusahaan menjadi penanaman modal asing (PMA).

Di awal 2016 petinggi negara yang berkaitan dengan investasi menilai belum ada investor asing di bidang industri crumb rubber. Mungkin saja ini disebabkan adanya persyaratan  harus memenuhi 100%  modal dalam negeri. Rencananya, pemerintah akan membuka dan mengeluarkan industri crumb rubber dari DNI dan dibuka 100 % untuk asing. Tujuannya untuk membuka lapangan kerja  dan memperkuat modal untuk membangun.

Business News, 03/06/2016

-----------------------------------

Atasi Rendahnya Harga Karet

Gapkindo Minta Pemerintah Gunakan Karet untuk Infrastruktur

MedanBisnis - Jakarta. Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) meminta pemerintah menggunakan produk karet dalam proyek infrastruktur yang saat ini gencar dibangun oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Misalnya aspal karet bisa buat jalan, bahkan lebih tahan 50 persen dibanding aspal biasa," kata Ketua Umum Gapkindo Moenardji Soedargo usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (24/6).

Ia mengatakan, jika umur jalan dari aspal karet lebih panjang maka akan terjadi penghematan dana perbaikan jalan sehingga pemerintah akan bisa membangun jalan lebih banyak lagi.

Menurut Moenardji, pembangunan pelabuhan juga bisa menggunakan bahan karet yakni pada tempat untuk merapat kapal di dermaga. Selain itu, pintu air irigasi sekunder dan tersier juga bisa menggunakan bahan karet yang tahan air dan umur bisa lebih panjang.

"Jika karet dipakai untuk proyek infrastruktur, maka ini akan membentuk pasar baru produk karet di luar pasar industri ban kendaraan yang selama ini ada," kata Moenardji.

Bila nantinya pemerintah menggunakan karet untuk infrastruktur maka ini akan bisa membuka mata dunia bahwa karet bisa dipakai di sektor yang tidak pernah dipakai sebelumnya yakni infrastruktur.

Dia meyakini para pengusaha akan berinvestasi dalam industri karet untuk infrastruktur jika ada jaminan bahwa pemerintah mau menggunakan produk itu.

Menurut dia, pengusaha membutuhkan jaminan hukum jika memproduksi karet untuk infrastruktur berupa instruksi presiden (inpres). "Bila ada tatanan hukum, pengusaha siap investasi karet untuk infrastruktur sebab pembelinya adalah pemerintah," katanya menegaskan.

Moenardji mengatakan, infrastruktur menggunakan karet maka akan bisa mendorong perbaikan harga karet petani yang saat ini sedang jatuh. Harga karet saat ini hanya US$ 1,28 per kg padahal pada 2011 mencapai US$ 5,3 per kg. Di awal 2016, harga bahkan jatuh menjadi US$ 1,03 per kg.

Untuk mengatasi rendahnya harga karet itu, Gapkindo meminta pemerintah meremajakan pohon karet agar produktifitasnya naik. Saat ini, satu hektare karet hanya mampu menghasilkan satu ton karet per tahun dan jika ada peremajaan maka hasilnya bisa naik menjadi 1,5-2 ton per tahun.

"Jika harga rendah sedangkan produksi karet bertambah maka petani masih bisa menghadapi tekanan harga," kata Moenardji. (ant)

-----------------------

Presiden Jokowi Dukung Peremajaan Karet

Sindonews.com Jum'at,  24 Juni 2016

Pengurus Pusat Gapkindo telah menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka hari ini untuk menyampaikan kondisi industri karet saat ini.Pengurus Pusat Gapkindo telah menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka hari ini untuk menyampaikan kondisi industri karet

JAKARTA - Pengurus Pusat Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) telah menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka hari ini untuk menyampaikan kondisi industri karet saat ini.

Menurut Ketua Umum Gapkindo Moenardji Soedargo, Presiden sangat perhatian terhadap industri karet. Bahkan Jokowi mendengar secara serius masukan-masukan dari para pengurus. "Tadi diskusi singkat dengan para menko-nya, tampaknya akan menjadi follow up," ujar dia di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (24/6/2016).

Dia mengatakan, untuk mengembangkan industri karet dalam negeri dibutuhkan koordinasi nasional dan internasional. Dari sisi kesiapan, peluang tersebut terbuka lebar, apalagi dengan adanya percepatan infrastruktur dari pemerintah.

Anggota Gapkindo lainnya, Suharto Honggokusumo mengatakan, Jokowi sangat mendukung upaya perkembangan industri karet dalam negeri. Bahkan Jokowi mengusulkan adanya industri yang bersifat jangka panjang.


"Beliau juga sangat konsen terhadap peremajaan karet. Untuk jangka panjang sagat penting untuk industri karet nasional," tambah Suharto.

--------------

Mengintip Produksi Karet Banyumas yang Dilirik Produsen Ban Michelin

Arbi Anugrah - detikfinance

Jumat, 03/06/2016 07:35 WIB

Banyumas -Tuntutan kualitas produksi getah karet semakin tinggi membuat Kebun Krumput PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IX, Banyumas, Jawa Tengah yang mempunyai bisnis utama memproduksi RSS (Ribbed Smoked Sheet) dan produk sampingan berupa Brown Crape terus diminta memenuhi standar agar dapat bersaing dipasar Internasional.

Guna menjamin produk yang dihasilkan benar-benar berkualitas, proses pengolahan RSS di Pabrik Krumput mengadopsi sistem jaminan kualitas yakni dengan menerapkan standar ISO 9001-2008 serta penerapan SNI 06-0001-1987. Penerapan sistem ini sudah berlangsung sejak tahun 2004.

Selain sistem jaminan mutu, Pabrik Krumput juga menerapkan standar sistem manajemen lingkungan ISO 14001-2005 untuk menjaga lingkungan perusahaan dan pabrik tetap aman dan lestari serta meminimalisir dampak negatif dan meminimalisir potensi pencemaran dari proses produksi. Selain itu penerapan standar tersebut juga diharapkan memberikan keyakinan pada konsumen (buyer) sehingga produk RSS Pabrik Krumput dapat diterima di pasaran.

Pada tahun 2015, kebun Krumput PTPN IX Banyumas berhasil meraih penghargaan SNI Award 2015 peringkat Perunggu yang diadakan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN). Pada perhelatan SNI Award ke-11 itu, 151 perusahaan nasional yang terbagi dalam 10 kategori ikut ambil bagian. PTPN IX yang diwakili oleh 3 unit kerjanya (Kebun Krumput, Kebun Ngobo, Kebun Batujamus) berhasil meraih medali perunggu untuk Kategori Organisasi Menengah Barang Sektor Pangan dan Pertanian.

"Kami sangat merasakan manfaat dari standarisasi ini bagi dunia usaha, karena baik itu barang jasa ataupun lainnya tentunya masyarakat sudah lebih cerdas memilih, sesuatu yang sudah terstandarisasi tentunya akan lebih terjamin baik mutu, kwalitas," kata Administratur Perkebunan Krumput PTPN IX, Budiyono saat mendapat kunjungan industri Badan Standarisasi Nasional (BSN), Kamis (2/6/2016).

Selama ini produk RSS Krumput mayoritas diekspor ke negara-negara Asia dan Eropa, salah satu buyer yang dipasok oleh Kebun Krumput adalah Michelin (Produsen ban kendaraan asal Perancis), bahkan untuk menjamin produk sesuai dengan yang diinginkan Michelin menerapkan standar 'Societe Des Matieres Premieres Tropicales' (SMPT) tersendiri dan Pabrik RSS Krumput bisa memenuhinya.

"Produk kami dibeli oleh Michelin itu dengan standar tertentu, jadi ada tambahan standar khusus yang mungkin di atas standar BSN. Jadi setelah kita dapat stadarisasi dari BSM yaitu SNI terus ada tambahan syarat dari Michelin sebagai pembeli utama kita dapat memenuhi, jadi produk dari kebun Krumput ini bisa diterima baik di masyarakat termasuk di Eropa," ucapnya.

Menurut dia, Kebun Krumput mempunyai luas wilayah kerja 2.051,25 Ha. rata rata setiap tahun mengolah getah karet 1.300 – 1.600 ton produksi per tahun dan biasa disebut di PTPN IX sebagai kebun kecil, tapi mempunyai hasil yang maksimal.

"Di tempat kami tidak ada barang menumpuk dari proses gilingan, pengolahan dan pengasapan turun ke sortasi langsung full semua jadi tidak ada barang menumpuk, jadi saat direksi minta kirim untuk pengapalan penjulan, ya yang dikejar-kejar kebun Krumput. Kebun kecil hasil maksimal," ucapnya.

Di PTPN IX merupakan satu-satunya pabrik yang menggunakan sistem lori pada proses pengasapan sheet, pabrik Krumput juga melakukan beberapa upaya dan terobosan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dengan biaya yang seefisien mungkin. Salah satunya dengan melakukan percobaan serta memodifikasi saluran udara panas dalam proses pengasapan dan pengeringan lembaran karet.

Hal ini ditujukan untuk mendapatkan waktu pengasapan yang lebih cepat 60% dari waktu normal sehingga produk dapat cepat masak dan tersedia, serta ada efisiensi penggunaan bahan bakar kayu dengan tetap menjaga kualitas produk tetap sesuai standar. (arb/ang)

-----------------------------

Industri Karet Terancam Oligopoli

JPNN.COM , Jumat, 10 Juni 2016 , 01:29:00

SURABAYA – Izin investasi bidang industri crumb rubber dari Daftar Negatif Investasi yang sudah keluar memantik reaksi pelaku usaha yang bergerak di komoditas karet.

Kebijakan tersebut dinilai tidak sepenuhnya bisa mendorong daya saing industri dalam negeri. Ketua Umum Dewan Karet Indonesia Aziz Pane menyatakan, paket kebijakan ekonomi kesepuluh telah mengeluarkan bidang industri crumb rubber dari DNI.

Dengan demikian, Perpres Nomor 44 Tahun 2016 sebagai pengganti Perpres Nomor 39 Tahun 2014, investasi di bidang industri crumb rubber terbuka 100 persen, baik untuk investor asing maupun domestik.

Aturan baru tersebut menghilangkan pelarangan pengalihan kepemilikan modal perusahaan menjadi penanaman modal asing yang sebelumnya terdapat di Perpres Nomor 39 Tahun 2014.

”Saat ini investor asing siap membeli saham yang ditawarkan perusahaan crumb rubber di Indonesia. Kalau sahamnya sudah dijual dan mendapatkan status PMA, perusahaan bisa mengambil kredit bank off shore dengan bunga 3–4 persen per tahun. Kalau bank dalam negeri, bunganya sembilan persen per tahun,” jelasnya kemarin (8/6).

Kekhawatiran lain, pabrik crumb rubber dengan kapasitas rendah tidak sanggup bersaing dengan pabrik asing yang kapasitas pengolahannya besar, modal besar, dan bunga kredit rendah. Apalagi, kalau investor asing membeli beberapa pabrik sekaligus.

”Harapan pemerintah, kebijakan tersebut bisa membuka lapangan kerja dan mendorong daya saing perusahaan nasional. Tapi, kalau investor asing hanya beli perusahaan yang sudah ada, tentu tidak ada penyerapan tenaga kerja. Bahkan, hal itu membuka peluang struktur pasar oligopsoni dan oligopoli regional. Nanti harga karet petani dan SIR (Standard Indonesia Rubber) untuk industri hilir dikendalikan pengusaha tertentu,” ujarnya. (res)

------------------------------

Peluang Asing Mengakuisisi Pabrik Crumb Rubber Terbuka

Paket kebijakan ekonomi X telah ditindaklanjuti  melalui Perpres Nomor 44 Tahun 2016. Dalam paket kebijakan tersebut yang dimaksud dengan investasi di bidang industri karet remah atau crumb rubber diatur dalam lampiran III bidang usaha terbuka dengan persyaratan tertentu Nomor 185.

Persyaratan investasi untuk industri crumb rubber diatur sebagai berikut yaitu harus ada izin khusus dari Menteri Perindustrian melalui ketentuan terpadu dengan pengembangan perkebunan karet.

Pemenuhan kebutuhan bahan baku paling kurang 20% dari kapasitas produksi berasal dari kebun karet sendiri. Pemenuhan bahan baku paling banyak 80% dengan pola kemitraan dengan paling sedikit dari luas kebun 20% merupakan kebun plasma.

Menurut Aziz Pane, Ketua Umum Dewan Karet Indonesia kepada Business News, dengan persyaratan seperti itu, maka investor   yang ingin membangun industri crumb rubber dengan kapasitas terpasang 80.000 ton per tahun, harus membangun perkebunan karet sendiri minimal 12.000 ha (20%) dan membangun kebun pola kemitraan 48.000 ha (80%). Plasma yang harus dibangun minimal mencpai 9.600 ha atau 4800 KK. Luas lahan yang dibutuhkan untuk perkebunan karet, fasilitas kebun dan pabrik sekitar 65.000 ha.

“Untuk membangun kebun seluas itu banyak yang harus diurus investor. Padahal selama ini investor hanya membangun pabrik saja, sedang bahan baku sepenuhnya mengandalkan petani tanpa diikat dengan berbagai macam pola. Di beberapa daerah tertentu yang jumlah pabriknya banyak, masing-masing bersaing ketat untuk mendapatkan karet petani,” katanya.

Hal yang harus diurus investor adalah izin lokasi sampai pengurusan Hak Guna Usaha kebun karet dan sertifikat tanah kebun plasma  yang membutuhkan waktu lama  dan biaya relatif besar. Izin usaha perkebunan juga harus diurus, kemudian  mencari petani 4.800 KK. Merekrut 20.000 orang tenaga penyadap dan 5.000 orang pekerja lainnya, menyediakan tempat tinggal dan logistik di perkebunan.

Investasi perkebunan karet Rp 75 juta/ha, fasilitas kebun Rp 10 juta/ha sehingga untuk 60.000 ha dibutuhkan Rp 4,5 triliun. Dana sendiri yang harus disediakan investor adalah Rp 1,5 triliun sedangkan kredit bank  Rp 3 triliun.bibit karet yang harus disediakan 33 juta batang dan boleh dikatakan sumber bibit yang ada sekarang tidak akan sanggup menyediakan bibit sebesar itu dalam waktu singkat.

Tantangan yang dihadapi adalah investasi perkebunan karet adalah investasi jangka panjang dengan tingkat risiko tinggi karena faktor iklim, hama penyakit, tuntutan upah pekerja dan gangguan usaha sehingga bank kurang tertarik melakukan pembiayaan. Ketersediaan lahan juga dipertanyaan dengan adanya kebijakan moratorium kawasan hutan dan gambut.

Seperti perkebunan kelapa sawit, kemungkinan timbulnya konflik lahan dengan masyarakat sangat besar. Selain itu, dalam beberapa tahun mendatang diperkirakan masih terjadi kelebihan pasok karet dunia.

Daya saing industri crumb rubber ditentukan oleh tiga hal yaitu ketersediaan energi, listrik dan air untuk pencucian bahan baku, gaji dan upah tenaga pekerja dan bunga modal usaha.

Dengan beratnya membangun industri crumb rubber yang baru, kemungkinan investor asing tidak tertarik. “Mereka lebih tertarik membeli saham  dan mengakuisisi pabrik PMDN yang sudah ada dan berubah menjadi PMA. Sebaliknya juga karena ingin mendapatkan bunga murah, PMDN akan menjual sebagian sahamnya sehingga menjadi PMA.”

Kalau ini terjadi, maka peluang terjadinya struktur pasar oligopsoni- oligopoli regional akan besar, dimana harga karet petani dan harga SIR untuk industri hilir ditentukan mereka. Tidak tertutup kemungkinan direksi dan manager perusahaan yang selama ini diisi warga negara Indonesia diganti dengan warga ngara asing.

Business News, 14/06/2016

-----------------------------------------

Aksi Jual ke Asing Bakal Marak

Bisnis Indonesia,  Dara Aziliya  Kamis, 02/06/2016 09:52 WIB

JAKARTA — Kalangan pelaku industri karet remah atau crumb rubber di Indonesia memprediksi aksi jual perusahaan ke pihak asing akan marak setelah sektor tersebut dikeluarkan dari daftar negatif investasi (DNI).

Dikeluarkannya industri karet remah dari daftar negatif investasi akan membuka peluang pengalihan saham dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) menjadi penanaman modal asing (PMA).

Ketua Umum Dewan Karet Indonesia Azis Pane mengatakan, meski dibuka peluang kepemilikan asing hingga 100%, karakter industri karet remah cukup kompleks dan butuh kepastian jangka panjang sehingga investor asing kurang berminat.

Kendati demikian, dalam Perpres No. 44/2016 yang belum lama ini ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo tidak mencantumkan larangan pengalihan kepemilikan saham dari investasi domestik menjadi penanaman modal asing seperti yang tercantum dalam Perpres No. 39/2014.

“Untuk menyiasati kompleksnya pembangunan pabrik baru, para investor asing akan menggunakan strategi membeli sebagian saham atau mengakuisisi perusahaan crumb rubber milik PMDN sehingga berubah menjadi PMA,” ujar Azis kepada Bisnis, Rabu (1/6/2016).

Dia menjelaskan, ada beberapa alasan yang membuat industri karet remah kurang menarik yaitu pengurusan izin lokasi hingga hak guna usaha (HGU) yang lama dan kompleks, pengusahaan lahan inti—plasma, bergantung pada iklim, dan harga fluktuasi mengikuti sentimen global.

Dalam Perpres No. 44/2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka de ngan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, disebutkan in vestor yang ingin menanamkan in vestasi di sektor karet remah ha rus memenuhi dua syarat utama.

Pertama, pemenuhan kebutuhan bahan baku paling kurang 20% dari kapasitas produksi harus berasal dari kebun karet sen diri.

Kedua, pemenuhan ke bu tuhan bahan baku paling ba nyak 80% dengan pola kemitraan dengan paling sedikit dari luas kebun 20% merupakan kebun plasma.

“Untuk itu, kami menyarankan perlu dibuat aturan tentang pengalihan saham dari PMDN menjadi PMA di bidang industri crumb rubber ini,” ujar Azis.

Dari dokumen yang diperoleh Bisnis, Dewan Karet telah menyurati Presiden terkait masukan ini tertanggal 1 Juni 2016. Bisnis mencatat pada 2015, produksi karet di dalam negeri yaitu 3,153 juta ton dan ekspor 2,6 juta ton. Untuk diketahui, setiap tahun rata-rata hingga 90% produksi karet alam Indonesia diekspor dan hanya sekitar 300.000
ton yang diserap di dalam negeri.

Awalnya pemerintah merasa perlu membuka industri karet remah untuk asing demi mengerek harga karet domestik. Padahal, saat ini kapasitas produksi industri karet remah telah mencapai 5,2 juta ton per tahun, jauh dari produksi karet yang rata-rata per tahun 3 juta ton.

LEPAS SAHAM

Sekretaris Eksekutif Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) Suharto Honggokusumo menyampaikan, saat ini sudah tersiar kabar di negara tetangga yaitu Singapura mengenai perusahaan crumb rubber Indonesia yang akan menjual sahamnya.

“Ini strategi baru investor asing (untuk dapat masuk ke industri crumb rubber Indonesia). Tentu saja jika statusnya nanti PMA, maka kredit bank off shore negara lain dengan bunga lebih rendah dapat lebih menguntungkan daripada menggunakan bank dalam negeri.”

Suharto menuturkan, rata-rata kredit bank di negeri tetangga yang sekitar 3%—4% akan secara langsung dapat menguntungkan PMA daripada perusahaan-perusahaan PMDN yang menggunakan jasa bank dalam negeri dengan bunga di atas 9%. Gapkindo mencatat sejarah DNI bidang industri karet sejak 2010 di mana kepemilikan asing pada industri ini memang terus diperdebatkan.

Pertama, Perpres No. 36/2010 tentang DNI yang memasukkan industri karet remah dalam daftar negatif investasi. Saat itu, tidak ada pasal khusus yang mengatur persentase kepemilikan penanam modal asing.

Beberapa tahun setelahnya, pelaku usaha mengajukan pada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk dapat mengevaluasi aturan tersebut mengingat kapasitas pengolahan karet remah Indonesia yang langsung melonjak.

--------------------------------------------

Penurunan Ekspor Karet Berlanjut

Antaranews, Selasa, 14 Juni 2016 14:42 WIB

Ekspor karet Sumatera Utara (Sumut) terus berlanjut atau hingga Mei 2016 turun lima persen dari periode yang sama tahun lalu menjadi 172.329.462 kilogram.
Sekretaris Eksekutif Gapkindo Sumut, Edy Irwansyah di Medan, Senin (13/6) mengatakan, penurunan ekspor terjadi hampir setiap bulan, kecuali Februari yang naik menjadi 38.128,364 kg.

Menurut dia, penurunan volume ekspor bukan hanya karena permintaan yang masih lesu, tetapi juga sebagai dampak kesepakatan penahanan atau pengurangan ekspor karet antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand.
Pengurangan ekspor ditambah harga jual yang sedang dan bahkan tren semakin melemah dipastikan menurunkan devisa Sumut dari karet.

Reportase : ANTARA

----------------------------

Menperin Dorong Jalan Indonesia Menggunakan Aspal Dicampur Karet

Jumat, 24 Juni 2016 | 21:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian Saleh Husin mendorong percepatan penyerapan komoditas karet digunakan untuk proyek-proyek infrastruktur, khususnya pembangunan jalan.

Saleh mengatakan, pihaknya sudah menjalin kerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Pertanian tentang kemungkinan karet menjadi bahan campuran aspal jalan di Indonesia.

"Dirjen kami bersama KemenPU-Pera dan Kementan sudah melihat ke Thailand yang sudah lebih dahulu menggunakan karet sebagai bahan campuran aspal. Kami akan mencontoh itu," ujar Saleh di Istana Wakil Presiden Jakarta, Jumat (24/6/2016).

Saleh mengatakan dengan dicampur karet, aspal jalan akan lebih tahan lama dan tidak mudah rusak. Yang tidak kalah penting, strategi itu dapat menyerap karet petani Indonesia. Harapannya, harga karet di pasaran membaik dan kesejahteraan petani meningkat.

"Karena kasihan petani karet kita. Harga karet dunia saja sudah turun, apalagi di tingkatan mereka, sangat rendah," ujar Saleh.

Investor siap

Saleh menambahkan, investor sudah melirik sektor itu untuk digarap.

"Kami sudah komunikasi dengan gabungan pengusaha karet itu. Mereka siap untuk itu, bisa setiap daerah mereka bangun industri sesuai kapasitas jalannya. Investasinya juga enggak terlalu besar kok," ujar Saleh.

Selain aspal, pihaknya juga mendorong penyerapan karet untuk pelapis dermaga ketika kapal bersandar. Namun, Saleh mengakui penyerapan karet untuk itu lebih rendah ketimbang untuk campuran aspal.

Sebelumnya, dalam pertemuan dengan pengurus Gabungan Perusahaan Karet seluruh Indonesia (Gapkindo), Jumat, Presiden Joko Widodo mengungkapkan keprihatinan soal keterbatasan pengolahan karet.

Presiden ingin agar komoditas karet tidak hanya melulu digunakan dalam industri pembuatan ban, namun berguna bagi proyek-proyek infrastruktur yang strategis.

"Bapak Presiden sangat tertarik penggunaan karet dapat diperluas di luar sektor tradisional, seperti ban. Beliau ingin diciptakandemand baru berupa proyek-proyek infrastruktur pemerintah," ujar Ketua Gapkindo Munarji Soedargo, usai bertemu Presiden.

Pengurus Gapkindo pun memaparkan proyek infrastruktur strategis yang dapat menyerap komoditas karet antara lain, aspal berbahan campuran karet, karet untuk tempat bersandar kapal di pelabuhan hingga pintu-pintu air berbahan karet.

"Jika ini dilakukan, akan berdampak impresi yang luas bagi pasar dunia bahwa karet ternyata bisa digunakan di sektor lain selain ban yang tidak terpikirkan dunia. Berarti akan ada peluang harga karet membaik," ujar dia.

Jika demikian, keuntungan bukan hanya dirasakan oleh pemerintah atau pengusaha saja, melainkan juga oleh petani karet dan enam juta orang yang terlibat dalam industri pengolahan karet dari hulu hingga hilir.

Penulis : Fabian Januarius Kuwado

Editor    : Sabrina Asril

------------------------------------------------------------

Selasa, 05 April 2016, 06:00 WIB

Ketika Harga Karet Terjun Bebas

Red: Maman Sudiaman

Oleh : Ahmad Syafii Maarif

REPUBLIKA.CO.ID, Kehidupan di kawasan perdesaan yang sangat bergantung kepada belas kasihan alam memang sarat dengan berbagai risiko. Selama 18 tahun saya berada dalam lingkungan yang serba tergantung itu.

Di usia kepala delapan, kenangan kepada suasana perdesaan itu kadang-kadang terasa sangat mencekam. Apalagi sejak dua tahun terakhir harga karet di kampung saya Sumpur Kudus (Sumatra Barat) sedang terjun bebas.

Rakyat menjerit, mendapatkan rupiah alangkah sulitnya. Cobalah bayangkan harga karet dari sekitar Rp 12 ribu per kg terjun menjadi sekitar Rp 4.000 per kg. Bagi mereka yang sepenuhnya mengandalkan karet, hidupnya pasti terisak, ditambah lagi sawah untuk menanam padi belum tentu tersedia.

Sebagian mereka menyabung nyawa menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI), umumnya ke negara-negara tetangga dengan segala suka dukanya. Bagi mereka yang tidak punya dokumen resmi, risiko di perantauan itu sangatlah besar.

Awal 2016 ini, yang oleng bukan saja penyadap karet, juragan karet pun kena imbasnya. Ketika harga tinggi, persediaan karet demikian melimpah, di saat sekarang karet bukan lagi sumber penghidupan. Persis dengan nasib pengusaha batu bara yang juga terseok.

Sumpur Kudus sejak ratusan tahun yang lalu belum lagi berhasil keluar dari kategori desa tertinggal. Adik-adik yang seayah dengan saya yang berasal dari kecamatan lain, setelah ayah kami wafat pada 1955, semuanya telah meninggalkan Sumpur Kudus karena memang tidak punya pilihan lain untuk bertahan hidup, kecuali memisahkan diri dengan tanah kelahiran ayah mereka.

Saya sendiri bisa menempuh pendidikan tinggi bukan karena lingkungan yang mendukung, bukan pula karena punya cita-cita mewah untuk mengubah nasib, tetapi lebih banyak karena “terdampar ke tepi berkat belas kasihan ombak”.

Hidup itu tidak jarang penuh paradoks. Saat harga karet sedang jaya, kebiasaan kebanyakan orang kampung saya nyaris tidak pernah berpikir untuk menabung. Segalanya dibeli, termasuk barang-barang elektronik yang serbamenawan.

Ketika sedang berada di lepau, mereka senang bicara politik tinggi sambil main domino. Saya pun pernah pula larut dalam kebiasaan yang semacam ini. Sebagian besar penyadap karet punya sepeda motor dan telepon genggam yang cukup banyak menguras dana. Belum lagi untuk biaya rokok yang mengempiskan kantong.

Akibatnya, pendidikan anak jadi telantar dan kocar-kacir, rumah tangga bisa berantakan. Umumnya manakala terjadi perceraian, sang anak mengikuti ibunya, sementara si ayah cari bini lain.

Panorama semacam ini masih berlangsung sampai sekarang. Ada teman seangkatan saya, entah sudah berapa jumlah bininya dengan anak yang bertebaran di berbagai kampung. Apa yang dikenal dengan istilah broken home (rumah tangga pecah) merupakan sesuatu yang jamak di desa saya. Korban terbesar adalah kaum ibu dengan anak-anak yang tak terurus.

Sang ayah hanya sekadar hinggap untuk menabur benih, setelah anak lahir lalu ditinggalkan. Maka jadilah ibunya sebagai orang tua tunggal, sampai dapat suami lagi. Praktik kawin-cerai ini tampaknya sudah berlangsung selama ratusan tahun, termasuk adik yang seayah dengan ayah saya.

Semula saya berharap dengan masuknya listrik ke Sumpur Kudus pada 2005 akan sangat bermanfaat untuk perbaikan ekonomi desa. Tetapi karena rakyat tidak terlatih untuk membangun industri kecil rumah tangga, hanya amat sedikit yang telah menggunakan listrik untuk tujuan ekonomi.

Bukan hanya sampai di situ, hampir tidak ada orang kampung saya yang menggunakan tanah pekarangan untuk bertanam pelawija. Semua keperluan dapur sebisa mungkin dibeli ke pasar yang jauh sekalipun. Tidak terpikir oleh mereka bahwa tanah pekarangan cukup dermawan bila saja diolah untuk tanaman yang menghidupkan.

Sejak jatuhnya harga karet, saya pun belum sempat pulang kampung. Sebab, tidak banyak yang mungkin dilakukan untuk menolong kehidupan desa yang dulu hidup selama puluhan tahun bersama kuda beban sebelum sepenuhnya diambil alih oleh kendaraan bermesin.

Sumpur Kudus adalah sebuah desa dari ribuan desa lainnya di Indonesia yang perlu segera berbenah diri agar impitan kemiskinan bisa diatasi dengan mengubah cara pandang dan cara berpikir, sesuatu yang memang tidak mudah, tetapi pasti bisa.

--------------------------

ANRPC Pangkas Perkiraan Pasokan Karet Dunia

Asosiasi negara-negara produsen karet alam atau the Association of Natural Rubber Producing Countries (ANRPC) telah merevisi perkiraan pasokan karet alam dunia tahun 2016 dan memperkirakan harga kemungkinan tidak akan naik dalam tiga bulan mendatang.

ANRPC membuat laporan itu berdasarkan produksi bulanan di sejumlah negara produsen utama dalam lima bulan terakhir hingga Mai 2016. Revisi prediksi itu menyatakan bahwa total pasokan kemungkinan tumbuh lebih lambat pada tingkat 0,3% selama 2016 ketimbang 0,8% pada tahun 2015 dan 5% pada tahun 2014.

Asosiasi yang negara-negara anggotanya memproduksi 90% dari total pasokan karet alam dunia itu menyebutkan pasokan karet alam tahun 2016 kemungkinan mencapai 11,075 juta ton, sedikit lebih tinggi dari 11,042 juta ton pada tahun sebelumnya. Sebelumnya, pada bulan Mei ANRPC memprediksikan pasokan karet alam dunia tahun 2016 akan menyentuh 11,166 juta ton, 1,1% lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

Perkiraan produksi yang lebih rendah itu didasarkan pada realisasi produksi karet alam di negara-negara anggota yang sampai akhir Mei 2016 mencapai 4,080 juta ton, hanya 0,3% lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Sekjen ANRPC Sheela Thomas mengatakan dalam laporan bulanan asosiasi bahwa penurunan dalam tingkat produktivitas di negara-negara anggota telah meng-offset potensi kenaikan pasokan dari ekspansi di wilayah-wilayah yang telah menghasilkan.

Sheela mengatkan permintaan akan tetap lemah akibat ketidakpastian global yang terjadi selama ini. Penerapan kebijakan anti dumping dan bea masuk imbalan oleh pemerintah Amerika Serikat atas jenis-jenis ban tertentu yang berasal dari China akan memukul permintaan terhadap produk China.

Walaupun ada sentiment negatif yang muncul dari kemungkinan lemahnya permintaan, namun  diperkirakan hal itu mampu diredam dengan pertumbuhan pasokan yang nyaris 0%, prospek minyak bumi yang tidak menentu,  dan melemahnya nilai mata uang negara-negara eksportir karet alam utama. Kondisi tersebut mengakibatkan sentiment negatif itu terus tertekan.

“Kesimpulannya, harga karet alam akan kekurangan sentiment pendukung yang solid dari faktor fundamental permintaan-pasokan ataupun faktor non fundamental setidaknya dalam kurun waktu tiga bulan ke depan,” kata Sheela

Ia menambahkan bahwa tren yang menggembirakan di tengah semua ketidakpastian itu diantaranya adalah terjadinya peningkatan konsumsi domestik di negara-negara eksportir karet utama dunia.

Thailand adalah negara penghasil karet terbesar di dunia dengan pangsa produksi 36% dari produksi dunia, sedangkan Indonesia dengan 26% pangsa produksi menjadi negara produsen terbesar kedua. India saat ini berada di urutan keenam produsen karet alam dunia setelah Vietnam, China dan Malaysia.

Global Rubber Markets, 14/06/2016

----------------------------------------------

Permintaan Karet Dunia Diperkirakan Mencapai 31,7 Juta Ton Tahun 2019

Permintaan karet dunia diperkirakan akan meningkat 3,9% per tahun menjadi 31,7 juta ton pada tahun 2019. Peningkatan permintaan akan didorong oleh peningkatan produksi ban yang merupakan sektor pengguna karet alam terbesar dewasa ini. Peningkatan pendapatan di kawasan yang sedang berkembang khususnya di kawasan Asia Pasifik akan mendorong peningkatan produksi dan penggunaan kendaraan bermotor, yang akan mendongkrak permintaan ban dan pada gilirannya juga akan mendongkrak konsumsi karet alam.

“Pertumbuhan kegiatan manufaktur juga akan mendorong naiknya permintaan karet di sektor industri non ban seperti komponen otomotif, produk karet industry, produk alat kesehatan, dan alas kaki,” kata analis Elliot Woo.

“Growth in manufacturing activity will also support increased demand for rubber in non-tire applications such as automotive components, industrial rubber products, medical products and footwear,” notes analyst Elliott Woo.

Kawasan Asia Pasifik diproyeksikan mampu membukukan pertumbuhan paling cepat dalam konsumsi karet alam hingga tahun 2019 dan akan mengkonsumsi hampir dua per tiga dari permintaan dunia pada tahun tersebut. Hingga tahun 2019 enam dari tujuh pasar karet nasional yang tumbuh paling cepat di dunia akan berada di kawasan Asia Pacific dengan Iran berada di posisi ketujuh. Indonesia, India, dan Thailand diperkirakan membukukan pertumbuhan tercepat. Permintaan karet alam di China, Malaysia, dan Vietnam juga akan tumbuh cepat sebagai akibat dari pertumbuhan aktivitas manufakturnya. China akan tetap menjadi pasar karet terbesar di dunia sejauh ini dengan pangsa konsumsi lebih dari setengah dari total konsumsi kawasan Asia Pasifik pada tahun 2019.

Permintaan karet alam di kawasan Amerika Tengah dan Selatan serta Afrika/Timur Tengah juga akan meningkat secara signifikan sejalan dengan tumbuhnya industry ban mereka. Permintaan karet akan meningkat di bawah tingkat rata-rata dunia di Amerika Utara dan Eropa hingga tahun 2019. Kemapanan tingkat ekonomi di wilayah tersebut akan menghambat pertumbuhan di industri manufaktur yang mengkonsumsi karet alam. Namun demikian pertumbuhan industri ban di kedua kawasan itu akan tetap mendorong permintaan karet.

Kawasan Eropa Barat diperkirakan akan membukukan pertumbuhan paling lamban dalam permintaan karet hingga tahun 2019. Kegiatan industri ban di kawasan tersebut telah mengalami penurunan akibat banyaknya produsen ban yang mengalihkan kegiatan operasinya ke bagian lain dunia, dan penutupan secara permanen industri ban akan membatasi kemampuan pasar karet Eropa Barat untuk kembali pulih dari keterpurukan ekonomi yang terjadi akhir-akhir ini. (The Freedonia Group  www.freedoniagroup.com)

Rubber World, 30/06/2016

--------------------------------------------------

Harga Karet Malaysia Cenderung Turun Akibat Lemahnya Selera Beli

Harga karet alam Malaysia diperkirakan tetap menurun pekan depan akibat lemahnya selera beli akibat menguatnya ringgit dan kekhawatiran akan lemahnya permintaan China yang merupakan pembeli terbesar dunia, para dealer mengatakan.

Seorang dealer mengatakan lemahnya data ekonomi China makin melemahkan sentiment pasar. Dia juga mengatakan Tokyo Commodity Exchange (TOCOM) yang menentukan harga karet untuk kebutuhan industri ban diperkirakan akan kembali menurun pekan depan. Harga karet di TOCOM turun 6,3% minggu ini, yang merupakan penurunan minggu ketujuh secar berturut-turut yang merupakan penurunan terlama sejak Februari 2014.

Pasar karet Malaysia diperkirakan akan kembali melemah akibat menguatnya mata uang ringgit terhadap dollar Amerika Serikat, tutur dealer.

“Harga diperirakan akan memperlihatkan trend melemah dan bergerak di kisaran yang ketat minggu depan,” katanya.

Untuk pekan ini, pasar karet local juga memperlihatkan pelemahan menyusul kinerja bearish dari harga berjangka karet di TOCOM.

Harga karet fisik grade industri ban SMR 20 berbasis Jumat-ke-Jumat yang dikeluarkan secara resmi oleh Dewan Karet Malaysia turun 32,5 sen menjadi 489,50 sen per kg, sedangkan harga karet lateks curah turun 34,5% menjadi 418,50 sen per kg.

Pada pukul 5 sore harga penutupan tidak resmi untuk SMR 20 turun 30 sen menjadi 492,50 sen per kg, sedangkan harga karet lateks curahnya turun 28,5 sen menjadi 423,50 sen per kg.

Global Rubber Markets, 13/06/2016

email Cetak PDF