toggle
plus minus gleich
English Indonesian

BERITA KARET MEI-JUNI 2016

  1. ITRC Lakukan Soft Launching Regional Market di Bangkok
  2. Sensus Penyadapan Karet India Sarankan Penggabungan Tenaga Penyadap untuk Atasi Kelangkaan Buruh
  3. PMA Crumb Rubber Diwajibkan Punya Kebun
  4. Pelaku Industri Hilir Karet Siap Pasok Kebutuhan Nasional
  5. Tiga Negara Siap Dongkrak Harga Karet
  6. Industri Karet Alam Masih Terpuruk
  7. Pemerintah Diminta Dorong Serapan Karet Nasional
  8. Karet Dorong Peningkatan Pertumbuhan Industri Manufaktur Riau
  9. Tiga Negara Batasi Ekspor, Harga Karet Turun
  10. Harga Karet Dipengaruhi Harga Minyak Dunia
  11. Karet Banyumas Dilirik Produsen Ban Michelin
  12. Hilirisasi Karet Dipacu
  13. Campuran Aspal Karet Bakal Digunakan 2017
  14. Investor Asing Mengincar Industri Crumb Rubber
  15. Kurang Greget..!! Pabrik Industri Karet Bahan Setengah Jadi Disayangkan, Kok Bisa?

---------------------------------------------

ITRC Lakukan Soft Launching Regional Market di Bangkok

Thailand, Indonesia dan Malaysia  di bawah kerangka kerja International Tripartite Rubber Council (ITRC) sepakat untuk mendirikan Regional Karet Pasar (RRM) untuk menyediakan platform bagi pembentukan harga.

Kegiatan soft launching RRM tersebut dilakukan pada tanggal 29 April 2016, bertepatan dengan kegiatan Annual Dinner 2016 yang diselenggarkan oleh Thai Rubber Asosiation di Pattaya, Chonburi, Thailand .

Negara-negara ITRC telah menyeleksi sejumlah penjual potensial untuk memperdagangkan karet melalui platform baru tersebut dan mengundang para pembeli untuk mendaftarkan diri dan berdagang melalui platform tersebut untuk mengantisipasi pelaksanaan perdagangan pada bulan Juni 2016.

sumber : Tim Bulletin Karet

--------------------------------

Sensus Penyadap Karet India Sarankan Penggabungan Tenaga Penyadap untuk Atasi Kelangkaan Buruh

Untuk mengatasi kelangkaan buruh di perkebunan karet, sensus penyadap karet menekankan kebutuhan untuk menggabungkan pekerja melalui pembentukan jejaring kerja Rubber Poducer Societies. Sensus yang belum pernah dilakukan sebelumnya itu dan dilakukan oleh Rubber Research Institute of India (RRII) juga menyarankan untuk memanfaatkan potensi pekerja perempuan melalui kelompok-kelompok independen untuk memastikan kecukupan pasokan pekerja.

Terungkap juga bahwa partisipasi pekerja perempuan dalam penyadapan karet hanya memenuhi 7,5% dari total 77.207 penyadap yang sangat kontras jika dibandingkan dengan partisipasi pekerja perempuan di sektor perkebunan besar yang mencapai 60%.

Berdasarkan laporan hasil sensus tersebut, tujuan utama dari pendekatan kelompok tersebut adalah meninstitusionalkan ketergantungan para pemilik perkebunan karet terhadap penggabungan pekerja bersamaan dengan promosi sistem penyadapan rendah frekuensi (Low Frequency Tapping System (LFTS).

Hasil kumulatif dari pendekatan ini akan dapat memastikan pasokan pekerja yang memadai, pendapatan upah yang lebih tinggi dan biaya pemanenan yang lebih rendah.

Sensus yang juga merupakan upaya terobosan untuk mendata para penyadap karet yang terlibat dalam usaha kecil perkebunan karet di negara bagian Kerala, mencatat bahwa menurunnya jumlah pohon karet, makin tingginya ketergantungan pekebun tunggal, sistem penyadapan frekuensi tinggi, dan terjadinya tingkat upah tinggi dan pendapatan upah rendah, semuanya menjadi perhatian utama di pasar tenaga kerja penyadapan.

Hal ini terutama karena adanya kesepakatan organisasional yang sudah berlaku sejak lama di kalangan pekebun tunggal khususnya dalam konteks fragmentasi holding dan berkurangnya jumlah pohon karet yang bias disadap, ungkap laporan tersebut.

Isu mengenai pasar buruh sadap ini terutama bermula dari ketidakpastian yang terjadi di pasar karet alam yang belum pernah terjadi sebelumnya dan merupakan hasil dari konflik antara strategi bertahan hidup yang dilakukan oleh para pekebun dan penyadap untuk dapat keluar dari krisis.

Menurut mereka, apapun upaya realistis untuk mengatasi jalan buntu di sector perkebunan karet tersebut akan melibatkan kepastian mengenai jumlah pohon yang memadai untuk dapat disadap dengan jumlah hari sadap yang tinggi dipadukan dengan sistem penyadapan frekuensi rendah untuk meminimalkan biaya penyadapan.

Kelangkaan tenaga penyadap di sektor pekebunan kecil Kerala telah menjadi salah satu tantangan kebijakan utama dalam satu dekade terakhir.

Namun demikian, absennya basis data yang dapat dipercaya mengenai pasokan tenaga penyadap telah menjadi batu sandungan utama dalam memformulasikan strategi yang tepat untuk mengatasi isu tersebut.

Karena itu, laporan tersebut menyarankan perombakan kebijakan untuk mengelola areal sadapan yang sudah ada dengan tenaga penyadap yang ada dan intervensi kelembagaan yang tepat.

Hasil dari sensus mengarisbawahi kebutuhan terhadap adopsi potensi penghematan biaya tenaga kerja yang dilakukan bersamaan dengan restrukturisasi organisasi berdasarkan kepada kepentingan para pekebun dan sistem penyadapan frekuensi rendah.

Global rubber market news, May/11/2016

--------------------------------------------------

PMA Crumb Rubber Diwajibkan Punya Kebun

Sumber : Bisnis Indonesia

JAKARTA - Pemerintah akhirnya memutuskan tetap membuka industri crumb rubber untuk penanaman modal asing dengan persyaratan pemilik modal wajib memiliki kebun sendiri.

Menteri Perindustrian Saleh Husin mengatakan setelah Paket Kebijakan Eko nomi jilid X diumumkannya memang pihaknya memang mengusulkan agar industri crumb rubber ditutup untuk investasi asing.

Namun, lanjutnya, sekitar satu hingga dua minggu berselang pihaknya bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan juga Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melakukan pembahasan lanjutan.

“Akhirnya diputuskan, industri crumb rubber tetap dibuka 100% untuk PMA, tetapi ada persyaratan khusus,” katanya di Kantor Presiden, Senin (25/4).

Saleh mengungkapkan ketentuan khusus tersebut adalah investor penanaman modal asing (PMA) harus memiliki kebun sendiri. Dari total kebutuhan pasokan, lanjutnya, sebanyak 20% dihasilkan dari kebun milik masyarakat.

Dengan demikian, lanjutnya, masyarakat bisa memperoleh manfaat dari hadirnya PMA crumb rubber tersebut. “Polanya, mirip-mirip plasma di industri sawit,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala BKPM Franky Sibarani membenarkan jika industri crumb rubber tetap dibuka 100% untuk PMA dengan ketentuan khusus itu. “Iya memang begitu,” katanya.

Bisnis mencatat, langkah pemerintah membuka kepemilikan asing 100% pada industri crumb rubber berpotensi mengganggu iklim usaha, mengingat pelaku industri ini masih kekurangan bahan baku.

Moenardji Soedargo, Ketua Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo), pada bulan lalu mengatakan kapasitas produksi industri crumb rubber nasional saat ini mencapai 5 juta ton, sementara produksi karet petani hanya 3,2 juta ton per tahun.

“Kapasitas industri crumb rubber sudah lebih dari cukup, tidak perlu dibuka dari daftar negatif investasi. Sepertinya ada kesalahan, mungkin yang diinginkan pemerintah adalah industri hilir untuk asing, sementara crumb rubber di sektor hulu,” ujarnya.

KELEMAHAN STRUKTUR

Kelemahan struktur industri karet nasional, menurutnya, berada di sektor hilir, di mana serapan karet domestik hanya 600.000 ton per tahun, sementara sisanya 2,6 juta ton diekspor dalam bentuk crumb rubber dengan pasar terbesar Amerika Serikat, China, dan Jepang.

Selain itu, kelebihan pasokan karet alam dunia menyebabkan harga komoditas semakin terpuruk dan akhirnya merugikan petani.

Dalam hal itu, upaya yang harus dilakukan Indonesia selaku produsen terbesar kedua dunia setelah Thailand adalah menaikan harga komoditas.

“Akibat crumb rubber dibuka dari DNI, sejumlah pihak asing yang berminat masuk ke industri ini terindikasi hanya ingin mendapatkan keuntungan tanpa memedulikan petani. Padahal, selama ini kami menjaga agar petani tidak mengganti pohon karet dengan yang lain,” ujarnya.

Saleh mengatakan akan ada kewajiban pencampuran karet untuk aspal dalam proyek pembangunan sehingga diharapkan bisa mengerek harga karet pada tahun ini.

Dia menilai anjloknya industri karet sepanjang 2015 disebabkan oleh rendahnya harga akibat pasar domestik yang minim. “Dengan adanya kewajiban 15%-20% pencampuran untuk aspal, diharapkan bisa mengerek kenaikan harga dan memperbaiki industri karet pada tahun ini,” katanya.

Bisnis Indonesia, 26/04/2016

---------------------------------

Pelaku industri hilir karet siap pasok kebutuhan nasional

Pelaku industri hilir karet siap memasok kebutuhan nasional terkait pemanfaatan produk berbasis karet nasional yang sedang didorong pemerintah.

"Selama ini produk kami banyak digunakan pada industri otomotif. Sekarang, kami siap memproduksi conveyor belt untuk kebutuhan industri lain, seperti pembangunan infrastruktur," kata Direktur PT Bando Indonesia Hartono Djojo di Jakarta, Senin.

Hartono mengatakan, pabriknya di Kawasan Industri Gajah Tunggal Tangerang saat ini mampu memproduksi conveyor belt dengan kapasitas produksi 480.000 meter per bulan.

Dari total produksi tersebut, lanjutnya, pemanfaatan oleh industri di dalam negeri baru mencapai 30-40% per tahun atau sekitar 100.000 meter.

Menurut Hartono, produk conveyor belt asal Tiongkok, Korea dan India masih menjadi pilihan sejumlah industri di dalam negeri untuk menjalankan bisnisnya.

Kendati dijual lebih murah, produk-produk dari negara tersebut memiliki kualitas di bawah produk yang dihasilkan oleh industri dalam negeri.

"Kalau barangnya dari Amerika, Jepang atau Eropa, baru kita bersaing secara kualitas. Kalau dengan negara berkembang, mereka hanya lebih murah, tapi kualitasnya jauh di bawah kita," ujar Hartono.

Dengan demikian, Hartono berharap agar produk yang memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 50% besutannya tersebut dapat dimanfaatkan berbagai industri di dalam negeri, seperti pertanian, pertambangan, infrastruktur dan pelabuhan.

"Conveyor belt ini bisa untuk mengangkut semen, pupuk, batu bara, bahkan untuk bantalan aspal di jalan raya," tukasnya.

Antara, 25/04/ 2016

-----------------------------

Tiga Negara Siap Dongkrak Harga Karet

Kerjasama tiga negara produsen karet alam yaitu Indonesia, Thailand dan Malaysia untuk melakukan pengurangan volume ekspor sebesar 615.000 ton sejak Maret hingga 31 Agustus 2016, mulai mendongkrak harga karet di pasar internasional.

Ketua Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo) Kalsel dan Kalimantan Tengah Andreas Winata mengatakan, kini harga karet internasional dari Kalimantan Selatan mulai merangkak naik dari sebelumnya Rp12.000 per kilogram menjadi Rp16.000 per kilogam.

Menurut Andreas, upaya pemerintah melalui Gapkindo melakukan perjanjian dengan tiga negara yang tergabung dalam "International Tripartite Rubber Council (ITRC) tersebut cukup berhasil.

"Dari 615.000 ton tersebut, khusus Kalsel dan Kalteng pengurangannya sebesar 80.000 ton selama enam bulan," katanya, Jakarta, Minggu (24/4/2016).

Pengurangan tersebut, tambah dia, tampaknya membuat pasar internasional menjadi panik, karena barang di pasaran berkurang, sehingga secara perlahan mendongkrak harga karet.

Apalagi, beberapa negara produsen karet lainnya, kini sedang mengalami musim kemarau, sehingga hasil sadapnya berkurang drastis.

Kebijakan pengurangan volume ekspor tersebut, kata dia, pada dasarnya cukup merugikan bagi para pengusaha, karena berkurangnya pengiriman karet tentu berkurang juga pendapatan, sementara pengusaha banyak memiliki beban kredit.

Namun, kata dia, upaya tersebut harus tetap ditempuh karena saat ini yang terpenting adalah mendorong petani agar bersedia kembali menyadap pohon karetnya.

Pengurangan 80.000 ton selama enam bulan, kata dia, bukanlah jumlah yang sedikit, sehingga perlu perhitungan yang tepat bagi pengusaha, untuk mengatur kuota pengiriman karet tersebut.

"Dengan terdongkraknya harga, saya harap sebagian petani yang sebelumnya mulai meninggalkan ladangnya, kembali menyadap karet," katanya.

Mengatasi berlimpahnya karet di daerah akibat pengurangan tersebut, kata dia, pengusaha kini lebih selektif untuk melakukan pembelian, jangan sampah bokar-bokar menumpuk di dalam gudang.

Sehingga, kata dia, pengusahapun akan lebih selektif untuk menerima pembelian bokar dengan kualitas bagus, dengan harapan akan mampu melatih petani untuk bisa menghasilkan bokar lebih bagus dan bersih. Selama ini, bokar dari petani banyak bercampur kerikil dan sampah lainnya, sehingga harganyapun menjadi rendah.

Okezone, 24/04/2016

---------------------------------------------

Industri Karet Alam Masih Terpuruk

Industri karet mentah masih terpuruk. Harga karet mentah di level internasinal masih jeblok. Sehingga kontribusi terhadap total ekspor dari produk ini masih sangat sedikit. Hal ini berbeda dengan kondisi tahun-tahun lalu.

Deputi Bidang Statistik Distribusi Dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Sasmito Hadi Wibowo mengatakan, produksi karet nasional hingga kuartal I/2016 masih harus bersaing ketat dengan karet sintesis berbahan dasar limbah BBM.  Hal ini yang menjadi salah satu pemicu mengapa karet alam tidak bergairah.

"Untuk karet itu terutama harus berkompetisi dengan karet sintesis dimana karet sintesis itu umumnya bahan bakunya sisa - sisa hasil dari BBM. Nah ketika bbm ini sedang mengalami penurunan sehingga karet sintesis lebih murah dampaknya karet alam produk kita mau ngga mau terbawa," kata Sasmito, Jumat (29/4).

Karet hasil petani kita semakin tidak bersaing ketika harga BBM terus mengalami penurunan harga. Sasmito berharap, pada bulan April - Mei nanti harga minyak dunia menunjukkan tren penguatan. Dengan begitu akan ada harapan kuat bagi produsen karet untuk menaikkan harga jual, baik dalam bentuk bahan mentah maupun produk olahan.

"Fakta inilah yang ikut memberikan tekanan bagi produksi karet alam. Tapi di sisi lain, karet sintesis makin melonjak," tuturnya.

RadarPena.com, 29/04/2016

------------------------------------------

Pemerintah Diminta Dorong Serapan Karet Nasional

Pemerintah diminta mendorong penyerapan produksi karet alam nasional untuk proyek-proyek infrastruktur dalam negeri.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo) Moenardji Soedargo mengatakan, dari produksi karet nasional sebesar 3,1-3,2 juta ton selama beberapa tahun terakhir, sekitar 600 ribu ton di antaranya diserap pasar domestik. Penyerap utama adalah industri ban dalam negeri dan sisanya pabrik olahan hilir karet sektor non-ban.

Dia berharap, ke depan, produksi karet alam dalam negeri dapat diserap sektor infrastruktur, misalnya sebagai salah satu komponen pembangunan jalan. “Belum ada untuk proyek infrastruktur selama ini. Maka sektor serapan hilir inilah yang ingin diciptakan,” kata Moenardji kepada Bisnis lewat pesan pendek, Selasa, 10 Mei 2016.

Jika karet alam mulai digunakan untuk proyek infrastruktur, Gapkindo meyakini hal itu dapat menambah efek perbaikan harga. Menurut Moenardji, sekarang Kementerian Koordinator Perekonomian tengah melakukan koordinasi dan menyiapkan peraturan presiden sebagai payung hukum penggunaan karet alam sebagai komponen dalam proyek infrastruktur.

Hari ini, Selasa, 10 Mei, 2016, harga karet bertahan pada kisaran US$1,67 per kg. Angka tersebut tidak jauh berbeda dari posisi pada Maret 2016 yang sekitar US$ 1,65 per kg dan April 2016 yang sebesar US$ 1,76 per kg. Harga tersebut juga sekitar 20% di atas posisi Januari 2016, ketika karet tertekan ke kisaran US$ 1,3 per kg.

Harga karet sudah menunjukkan penguatan sejak akhir Februari 2016 sebelum diberlakukannya pembatasan volume ekspor. Seperti diketahui, pembatasan tersebut dilakukan lewat skema alokasi ekspor atau agreed export tonnage scheme (AETS).

Pembatasan itu berlangsung pada 1 Maret-30 Agustus 2016 dan dilakukan demi mendorong penguatan harga setelah komoditas tersebut anjlok dari level US$ 4,7 per kg pada 2011. AETS disebut menjadi faktor pengerek harga. “Kami melihat masih ada,” ujar Moenardji.

Bisnis.co.id, 10/05/2016

------------------------------------------

Karet Dorong Peningkatan Pertumbuhan Industri Manufaktur Riau

Badan Pusat Statistik (BPS) Riau mencatat bahwa sepanjang triwulan pertama tahun 2016, karet, barang dari karet dan plastik mendorong terjadinya pertumbuhan  industri manufaktur Riau yang makin meningkat dibanding periode yang sama 2015.

"Peningkatan industri manufaktur Riau tercatat sebesar sebesar 18,87% dibandingkan pada triwulan pertama tahun 2015," kata Kepala BPS Riau, Mawardi Arsad dalam keterangannya, di Pekanbaru, Kamis, seperti dimuat Antarariau.

Menurut dia, pertumbuhan produksi industri manufaktur di Riau pada triwulan pertama tahun 2016 dibandingkan triwulan pertama tahun 2015 (y-on-y) mengalami kenaikan yaitu sebesar 13,36%.

Selain industri karet, katanya, yang turut mendorong peningkatan pertumbuhan   industri manufaktur Riau juga adalah produksi industri makanan, pada triwulan pertama tahun 2016 juga mengalami kenaikan dibandingkan triwulan pertama tahun 2015 yaitu sebesar 10,37 %.

"Pertumbuhan produksi untuk tingkat nasional triwulan pertama tahun 2016 terhadap triwulan pertama tahun 2015 mengalami peningkatan yaitu sebesar 4,08%," katanya.

Akan tetapi, pertumbuhan nasional (y-on-y) pada periode yang sama untuk jenis industri makanan sebesar 4,54%, sementara untuk jenis industri karet dan barang dari karet serta plastik mengalami penurunan produksi sebesar -3,84%.

RiauTrust.com, 12/05/2016

----------------------------------------

Tiga Negara Batasi Ekspor, Harga Karet Turun

Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo) Kalimantan Barat menyatakan harga karet pada Mei 2016 mengalami penurunan terkait dengan pembatasan ekspor di tiga negara, yakni Thailand, Indonesia, dan Malaysia.

"Turunnya harga karet bulan Mei ini karena disebabkan adanya pembatas ekspor di tiga negara, yakni Thailand, Indonesia, dan Malaysia," kata Ketua Gapkindo Kalbar Jusdar Sutan di Pontianak, Senin.

Ia mengatakan pada April lalu harga karet sempat naik 50% dibandingkan dengan sebelumnya.

Jusdar mengatakan persoalan yang dihadapi petani di Kalbar selain masalah harga, juga karena mereka kurang mendapatkan pendampingan dari penyuluh untuk meningkatkan kualitas panenan.

"Saat ini 'kan pemerintah melalui penyuluh pendampingnya masih fokus ke komoditas pangan, seperti jagung, padi, dan lain sebagainya, bukan ke karet," katanya.

Akibat kurang penyuluhan, kata Jusdar, petani kurang mengetahui bagaimana cara menghasilkan karet yang bagus, peremajaannya, dan tata cara menanam yang baik.

Dia mencontohkan di lahan seluas satu hektare hanya mampu menghasilkan 600-700 kg karet. Hal itu, berbanding terbalik dengan Thailand, di mana hasil per hektarenya dua kali lipat dari hasil karet per hektare di Kalbar.

"Masalah infrastruktur juga menjadi satu kendala bagi petani. Masih terdapat beberapa kawasan yang masih kurang bagus, sehingga mengakibatkan biaya transportasi untuk mengangkut karet menjadi mahal. Jadi semua butuh perhatian," kata dia.

Okezone.com, 23/05/2016

-------------------------------------------------------------

Harga Karet Dipengaruhi Harga Minyak Dunia

Tampaknya dewi fortuna masih belum berpihak pada para petani karet. Pasalnya, harga karet kian terpuruk imbas dari anjloknya harga minyak dunia saat ini.

Ketua Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo) Sumsel, Alex K Eddy, mengatakan, berdasarkan data Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo) Sumsel, harga karet, sebelumnya sempat menguat sejak beberapa bulan terakhir khususnya bulan Maret.

"Harga per kilogram (kg) US$1,50 dari sebelumnya US$1,04 atau hampir naik 50%. Namun, memasuki bulan April, Mei hingga Juni, harga karet kembali menurun hingga ke angka US$1,3 per kg" ujarnya, Kamis (2/6)

Selain itu, dikatakan Alex, rendahnya harga karet ini, diakibatkan juga karena persaingan global, dimana harga ditentukan oleh pasar internasional.

Meskipun, dolar cukup tinggi saat ini, namun tidak memberikan dampak signifikan. Sebab, harga karet global dipengaruhi harga minyak dunia.

"Pengaruhnya tidak signifikan, karena saat ini harga karet lebih dipengaruhi harga minyak dunia, yang masih sekitar 50 dolar. Jelas, harga karet saat ini cukup sulit bagi para petani, karena harganya turun dan tidak sesuai dengan operasional,"katanya

Jika nilai tukar Rupiah terhadap Dolar saat ini sekitar Rp13.600an, nilai ini masih diperhitungkan dengan kualitas karet kering di tingkat petani. Sementara di Sumsel tingkat kekeringan karet sekitar 50%, dengan harga sekitar Rp7.000an /kg.

Tak hanya dipengaruhi oleh pasar internasional, harga karet pun sangat dipengaruhi oleh kualitas karet. Para petani bisa memperbaiki kualitas karet sehingga harga yang didapatkan bisa lebih tinggi.

"Sebaiknya karet jangan dicampur dengan kotoran seperti daun dan pasir, juga kadar airnya tidak banyak," ungkap Alex.

Sriwijaya Post, 02/06/2016

---------------------------------------------------

Karet Banyumas Dilirik Produsen Ban Michelin

Tuntutan kualitas produksi getah karet semakin tinggi membuat Kebun Krumput PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IX, Banyumas, Jawa Tengah yang mempunyai bisnis utama memproduksi RSS (Ribbed Smoked Sheet) dan produk sampingan berupa Brown Crape terus diminta memenuhi standar agar dapat bersaing dipasar Internasional.

Guna menjamin produk yang dihasilkan benar-benar berkualitas, proses pengolahan RSS di Pabrik Krumput mengadopsi sistem jaminan kualitas yakni dengan menerapkan standar ISO 9001-2008 serta penerapan SNI 06-0001-1987. Penerapan sistem ini sudah berlangsung sejak tahun 2004.

Selain sistem jaminan mutu, Pabrik Krumput juga menerapkan standar sistem manajemen lingkungan ISO 14001-2005 untuk menjaga lingkungan perusahaan dan pabrik tetap aman dan lestari serta meminimalisir dampak negatif dan meminimalisir potensi pencemaran dari proses produksi. Selain itu penerapan standar tersebut juga diharapkan memberikan keyakinan pada konsumen (buyer) sehingga produk RSS Pabrik Krumput dapat diterima di pasaran.

Pada tahun 2015, kebun Krumput PTPN IX Banyumas berhasil meraih penghargaan SNI Award 2015 peringkat Perunggu yang diadakan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN). Pada perhelatan SNI Award ke-11 itu, 151 perusahaan nasional yang terbagi dalam 10 kategori ikut ambil bagian. PTPN IX yang diwakili oleh 3 unit kerjanya (Kebun Krumput, Kebun Ngobo, Kebun Batujamus) berhasil meraih medali perunggu untuk Kategori Organisasi Menengah Barang Sektor Pangan dan Pertanian.

"Kami sangat merasakan manfaat dari standarisasi ini bagi dunia usaha, karena baik itu barang jasa ataupun lainnya tentunya masyarakat sudah lebih cerdas memilih, sesuatu yang sudah terstandarisasi tentunya akan lebih terjamin baik mutu, kwalitas," kata Administratur Perkebunan Krumput PTPN IX, Budiyono saat mendapat kunjungan industri Badan Standarisasi Nasional (BSN), Kamis (2/6/2016).

Selama ini produk RSS Krumput mayoritas diekspor ke negara-negara Asia dan Eropa, salah satu buyer yang dipasok oleh Kebun Krumput adalah Michelin (Produsen ban kendaraan asal Perancis), bahkan untuk menjamin produk sesuai dengan yang diinginkan Michelin menerapkan standar 'Societe Des Matieres Premieres Tropicales' (SMPT) tersendiri dan Pabrik RSS Krumput bisa memenuhinya.

"Produk kami dibeli oleh Michelin itu dengan standar tertentu, jadi ada tambahan standar khusus yang mungkin di atas standar BSN. Jadi setelah kita dapat stadarisasi dari BSM yaitu SNI terus ada tambahan syarat dari Michelin sebagai pembeli utama kita dapat memenuhi, jadi produk dari kebun Krumput ini bisa diterima baik di masyarakat termasuk di Eropa," ucapnya.

Menurut dia, Kebun Krumput mempunyai luas wilayah kerja 2.051,25 Ha. rata rata setiap tahun mengolah getah karet 1.300 – 1.600 ton produksi per tahun dan biasa disebut di PTPN IX sebagai kebun kecil, tapi mempunyai hasil yang maksimal.

"Di tempat kami tidak ada barang menumpuk dari proses gilingan, pengolahan dan pengasapan turun ke sortasi langsung full semua jadi tidak ada barang menumpuk, jadi saat direksi minta kirim untuk pengapalan penjulan, ya yang dikejar-kejar kebun Krumput. Kebun kecil hasil maksimal," ucapnya.

Di PTPN IX merupakan satu-satunya pabrik yang menggunakan sistem lori pada proses pengasapan sheet, pabrik Krumput juga melakukan beberapa upaya dan terobosan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dengan biaya yang seefisien mungkin. Salah satunya dengan melakukan percobaan serta memodifikasi saluran udara panas dalam proses pengasapan dan pengeringan lembaran karet.

Hal ini ditujukan untuk mendapatkan waktu pengasapan yang lebih cepat 60% dari waktu normal sehingga produk dapat cepat masak dan tersedia, serta ada efisiensi penggunaan bahan bakar kayu dengan tetap menjaga kualitas produk tetap sesuai standar.

Detikfinance, 03/06/2016

--------------------------------------------------

Hilirisasi Karet Dipacu

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meminta seluruh pembuat kebijakan atau stakeholders berupaya mengembangkan sektor industri karet hilir atau hilirisasi karet. Hal itu dimaksudkan agar karet dari petani semakin banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri di tengah tingginya ekspor hasil komoditas tersebut dalam bentuk mentah.

Direktur Kimia Hilir Kemenperin, Herman Supriadi menyebutkan permintaan hilirisasi karet sesuai dengan Pasal 30 UU No.3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang mengamanatkan agar sumber daya alam (SDA) dalam negeri diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan oleh perusahaan industri di dalam negeri.

Dengan hilirisasi terlebih dahulu, efek ekonominya akan lebih tinggi daripada hanya mengekspor karet dalam bentuk mentah. “Selama ini hanya 16% dari jumlah ekspor yang terlebih dahulu diola di dalam negeri. Kami minta industri harus tingkatkan,”ungkapnya dalam acara Launching Karet Industri di Jakarta, Senin (25/4).

Seperti diketahui, dalam lima tahun terakhir, harga karet turun, sebagai dampak dari pasokan berlebihan di pasar global. Akibatnya, harga karet alam sejak pertengahan 2011 turun drastis dari US$5,6 per kilo gram (kg) menjadi hanya US$1,3 per kg.

Koran Jakarta, 26/04/2016

---------------------------------------------------------

Campuran Aspal Karet Bakal Digunakan 2017

Pemerintah bakal menerapkan penggunaan campuran karet untuk aspal mulai 2017 setelah regulasi untuk pengembangan industri bagi komoditas perkebunan itu rampung.

Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian, Panggah Susanto, mengatakan untuk tahap awal memang harus menyiapkan payung hukum dahulu.

"Aspal karet ini kan baru jadi harus ada payung hukumnya, penerapannya paling tahun 2017," ujarnya kepada Bisnis di sela-sela acara Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Sumsel 2016 di Palembang, Selasa (12/4).

Panggah mengatakan nantinya regulasi yang terbit itu akan dalam bentuk peraturan presiden (Perpres). Beleid itu akan membahas persoalan teknis, termasuk langkah penyerapan dari pengguna, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dia menambahkan untuk tahap awal pengembangan aspal karet diyakini bisa menyerap sebanyak 60.000 ton karet nasional. Nantinya, karet itu akan di campur aspal dengan komposisi sebanyak 5% dari bahan untuk pembuatan jalan.

"Memang nanti cuma ditambah 5% dari campuran aspal, tetapi kan pengaruhnya besar ke sisi psikologis sehingga harapannya harga ikut terdongkrak," paparnya.

Menurut Panggah, Sumsel sendiri merupakan salah satu provinsi yang menjadi pilot project untuk pengembangan aspal karet.

Selain menyiapkan regulasi, dia melanjutkan, sepanjang tahun ini juga akan di gunakan untuk membangun pabrik aspal karet itu.

"Bangun pabrik itu kan paling cepat enam bulan, nanti kami akan menggandeng pengusaha karet," ujarnya.

Terkait pandangan bahwa aspal karet malah akan membuat biaya pembuatan aspal membengkak dibandingkan dengan campuran biasa, Panggah menjelaskan, bahwa campuran karet itu akan membuat efisiensi dalam biaya pemeliharaan.

Dia mengemukakan meskipun biaya produksi bisa meningkat sebanyak 20%, tetapi pemerintah bisa menghemat biaya pemeliharaan jalan hingga 40%.

Menurut Panggah kondisi itu sudah terjadi seperti di Thailand yang telah menggunakan aspal karet untuk infrastruktur jalannya.

Sebelumnya, Peneliti Balai Riset Industri Palembang Nasruddin mengatakan kendala penerapan aspal karet itu masih terbentur pada regulasi.

"Kendalanya di regulasi karena yang punya wewenang untuk pembangunan jalan itu adanya di Kementerian PU dan Perumahan Rakyat," katanya beberapa waktu lalu.

Menurut dia, pembuatan aspal karet merupakan salah satu ide hilirisasi karet di Sumsel selain industri vulkanisir ban hingga suvenir Asian Games 2018.

"Kami sudah melakukan uji coba di laboratorium untuk pembuatan aspal karet dan jika diterapkan bisa menyerap banyak karet petani," katanya.

Dia mengatakan dibutuhkan sebanyak 8 ton karet per kilometer jalan dengan lebar 8 meter dan tebal 8 centimeter.

Ketua Gabungan Pengusaha Karet Indonesia Sumsel, Alex K. Eddy, mengatakan pengembangan aspal karet merupakan cara pemerintah untuk meningkatkan harga karet.

"Pemerintah harus segera menggunakan karet sebagai campuran aspal, serta menerapkan pembuatan dock fender [karet bantalan dermaga] di semua pelabuhan berbahan baku karet," ujarnya.

Bisnis Indonesia, 13/04/2016

-----------------------------------------

Investor Asing Mengincar Industri Crumb Rubber

Setelah tarik ulur, pemerintah akhirnya membuka industri karet remah (crumb rubber) bagi pemodal asing. Kini, investor asing berhak memiliki 100% saham perusahaan crumb rubber di dalam negeri.

Keputusan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44/2016 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Aturan ini lebih populer dengan sebutan Daftar Negatif Investasi (DNI). Pemerintah mensyaratkan Penanaman Modal Asing (PMA) industri karet remah menyiapkan bahan baku minimal 20% dari kebun sendiri.

Ketua Umum Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) Moenardji Soedargo menyatakan, aturan tersebut memacu sejumlah pemodal asing mengincar perusahaan crumb rubber lokal. "Pemain-pemain karet skala besar dari Thailand sudah mengantre masuk ke Indonesia," ujarnya kepada KONTAN, Kamis (2/6).

Pemain bisnis karet mendapat insentif berupa suku bunga perbankan yang lebih rendah di negara asalnya. Sayang, Moenardji enggan memberi tahu nama calon investor itu serta nilai investasi yang akan masuk ke Indonesia.

Namun, Moenardji mengaku khawatir, pembukaan industri karet remah kepada asing membawa dampak destruktif dan bukannya konstruktif terhadap pengembangan karet di Indonesia.

Alasannya, saat ini saja kapasitas terpasang industri karet remah dan produksi karet alam sudah jomplang. Pada saat beleid DNI sebelumnya, yaitu Perpres Nomor 39/2014 terbit, kapasitas terpasang industri karet remah mencapai 4,5 juta ton per tahun, sementara produksi karet alam hanya 3 juta ton per tahun.

Nah, saat ini, kapasitas terpasang industri karet remah sudah hampir 5 juta ton per tahun, sementara kapasitas produksi karet alam hanya tumbuh menjadi 3,2 juta ton per tahun.

Menteri Perindustrian Saleh Husin menilai, pembukaan investasi asing 100% dalam industri karet remah ini sebagai upaya untuk memaksimalkan penyerapan produksi karet dalam negeri. Menurutnya, saat ini penyerapan produksi karet lokal masih didominasi oleh industri ban. Kehadiran investor asing ini diharapkan mampu meningkatkan penyerapan karet dalam negeri yang saban tahun hanya sebanyak 700.000 ton.

Kontan, 03/06/2016

---------------------------------------------

Kurang Greget..!! Pabrik Industri Karet Bahan Setengah Jadi Disayangkan, Kok Bisa?

Harusnya Bisa Industri Hilirisasi

Meski berjalan mulus dan mendapat sambutan baik dari masyarakat, rencana pembangunan pabrik industri karet di Kecamatan Palaran, Samarinda, disayangkan ekonom. Pabrik industri pengolahan karet mentah ke bahan setengah jadi, dianggap kurang nendang. Sebab nilai tambahnya dirasa masih kurang di zaman persaingan global ini.

Ketua Pusat Kajian Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Universitas Mulawarman (Unmul) Adji Sofyan Effendi menilai, karet merupakan bahan pertanian yang sangat bisa tumbuh dengan baik di Kaltim, dan berada hampir di setiap kota/kabupaten Kaltim. Karet pun memiliki banyak produk akhir yang bisa memiliki nilai jual tinggi dan lebih baik ketimbang bahan setengah jadi atau bahan antara.

“Memang langkah ini sudah bagus kalau pabrik mau menjadikan karet mentah ke barang setengah jadi. Tapi, kalau bisa menjadi produk final, atau hilirisasi, akan lebih hebat multiplier effect-nya. Bisa menyerap pekerja lebih banyak dan menekan angka pengangguran secara lebih lagi. Pemerintah yang mesti mendorongnya, supaya bisa diarahkan menjadi pabrik industri pengolahan barang jadi,” tukas dosen di Fakultas Ekonomi Unmul ini.

Dia menyatakan, potensi perbaikan ekonomi daerah akan lebih tinggi bila PT MKC berupa pabrik hilirisasi. Karena, volume karet di Kaltim luar biasa, sayang bila tak dimaksimalkan. “Hampir di seluruh daerah ada (kebun karet). Sebab, cocok dengan iklim Kaltim yang tropis. Sangat disayangkan kalau hanya produk setengah jadi,” imbuhnya.

Dia melanjutkan, kawasan Kecamatan Palaran lokasi PT MKC beroperasi sudah sangat mendukung untuk dijadikan industri hilirisasi. Ongkos transportasi perusahaan bisa lebih murah karena infrastruktur di Palaran sudah baik, dibanding Penajam Paser Utara (PPU), Paser, atau daerah lainnya.

“Secara pribadi saya menyayangkan. Sebab, tidak ada kendala berarti untuk menjadikan industri hilirisasi. Air, listrik, dan infrastruktur darat di Palaran sudah sangat mendukung. Paling tidak bisa industri pengolahan ban, atau produk lainnya. Karena, Kaltim perlu value added yang maksimum. Rasanya tidak ada alasan kuat untuk hanya membuat pabrik pengolahan barang setengah jadi,” tegas Adji.

“Ujung-ujungnya, nanti bahan karet itu bakal diekspor. Lebih baik dalam bentuk produk jadi sekalian. Pemerintah yang harus mendorongnya,” timpalnya lagi.

Diketahui, investasi industri olahan karet senilai Rp 500 miliar di Jalan Ampera, Kelurahan Handil Bakti, Palaran tersebut, berada di lokasi bekas perusahaan kayu plywood, PT Sangkulirang Bhakti. Grup perusahaan itu menggandeng investor asing, dan memiliki modal biaya pabrikan karet sebesar Rp 197,7 miliar, dengan lahan seluas 25 hektare (ha), dari sebagian luas areal bekas perusahaan kayu tersebut.

Pro Kaltim, 18/05/2016

email Cetak PDF