toggle
plus minus gleich
English Indonesian

BERITA KARET FEBRUARI 2016

Produsen Karet Utama Kurangi Volume Ekspor

Produsen karet utama di Asia telah sepakat memotong ekspor sebanyak 615.000 ton selama enam bulan mulai dari Maret hingga akhir Agustus 2016. Tindakan ini dilakukan untuk mengangkat harga karet alam yang telah jatuh ke titik terendah terjadinya krisis keuangan global.

Namun, petani dan pedagang kurang terkesan dengan kebijakan itu. Mereka mengatakan pemotongan volume ekspor - yang mencapai hampir 6 % dari produksi karet alam global -- terlalu kecil untuk mendapatkan dampak yang signifikan.

Sebelumnya, upaya yang dilakukan produsen karet Asia untuk membatasi volume ekspor hanya mampu memberikan dampak kenaikan harga sesaat saja. Pengurangan ekspor tidak mapu mengatasi banirnya pasokan dan perlambatan permintaan dari importir China.

Namun, berita mengenai pengurangan volume ekspor itu telah mempengaruhi harga di pasar karet berjangka di Singapura dan Jepang, yang selama ini menjadi patokan. Harga karet di dua pasar tersebut mengalami kenaikan 2% -3 %. Bulan lalu, harga karet alam tenggelam ke tingkat terendah sejak akhir tahun 2008.

Thailand, Indonesia dan Malaysia, yang menghasilkan hampir 70 % dari karet alam dunia, mengatakan dalam sebuah pernyataan bersama pada hari Kamis (4/2), langkah mereka akan mengatasi penurunan harga karet yang telah memiliki "efek langsung pada pendapatan petani karet di tiga negara kami. "

Menurut International Tripartite Rubber Council (ITRC) yang beranggotakan Thailand, Indonesia dan Malaysia, melalui kebijakan itu, Thailand akan memotong volume ekspor karet alamnya sebanyak 324.000 ton, Indonesia 238.740 ton dan Malaysia akan menangkas volume ekspornya 52.260 ton.

"Menteri Ketiga negara 'percaya bahwa pemotongan ekspor dan meningkatkan penggunaan domestik karet akan menaikkan harga dan memperbaiki kemerosotan harga, membuat harga yang adil bagi petani karet," kata kementerian pertanian Thailand dalam sebuah pernyataannya.

Para petani di Thailand, produsen dan eksportir karet terbesar dunia, mengatakan pemotongan volume ‘terlalu sedikit’."Agar pemotongan ekspor memiliki dampak pada harga global, pemotongan harus minimal 1 juta ton," kata Saksarit Sriprasart, pemimpin petani karet rakyat di Provinsi Trang, Thailand Selatan, kepada Reuters.

Petani karet Thailand yang telah mengancam melakukan aksi protes dan menuntut bantuan karena mereka telah babak belur oleh harga yang rendah, telah mendorong pemerintah Thailand untuk memulai langkah-langkah intervensi.

Sebelumnya upaya untuk mengurangi pasokan ekspor telah mampu mengangkat harga karet alam walaupun sementara. Pada tahun 2014, para anggota ITRC juga sepakat untuk pemotongan ekspor, dan sebelum itu, mereka secara kolektif memotong pengiriman 300.000 ton di 2012-2013, atau 3 % dari output global di tahun 2012.

Selain memotong volume ekspor sebanyak 615.000 ton, ketiga negara juga sepakat untuk meningkatkan konsumsi domestik karet, termasuk untuk pembangunan jalan dan komponen kereta api.

"Kami optimis dengan implementasi bersama dari langkah-langkah ini, harga karet akan pulih dan menguntungkan untuk semua petani dan pemangku kepentingan lainnya dalam industri karet alam," kata ITRC dalam pernyataan itu.

Sementara itu di Vietnam, negara produsen karet yang sedang tumbuh, menurut kalangan pejabat industri karet, para petani di negara ini telah memangkas produksi karetnya dari sebelumnya sebesar 1.1 juta ton -1,2 juta ton per tahun menjadi 1 juta ton. Hal ini dilakukan sebagai tanggapan terhadap penurunan harga karet alam yang terjadi saat ini.

Reuters, 04/02/2016

-------------------------------------------------------------------------------------------

Indonesia Sepakat Implementasikan AETS

Indonesia sepakat mengimplementasikan mekanisme pengurangan ekspor karet alam atau agreed export tonnage scheme (AETS) untuk menghambat turunnya harga komoditas karet alam di tingkat global. Hal ini diungkapkan Plt Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Karyanto Suprih, Kamis (4/02).

Dijelaskan, rendahnya harga karet alam terutama berdampak pada pendapatan petani. Karena itu, AETS diberlakukan untuk menopang harga agar harga berada pada tingkat yang layak dan remuneratif bagi petani.

“Pengurangan ekspor ini diharapkan akan mengoreksi kecenderungan penurunan harga yang sudah tidak mencerminkan fundamental pasar karet,” ujar Karyanto.

Dia juga menjelaskan melalui kebijakan pengurangan volume ekspor ini, diharapkan harga karet alam di pasar internasional akan melonjak, setidaknya berada di atas biaya produksi. “Harga karet diharapkan diatas biaya produksi, sekitar 2 dolar AS per kilogram,” paparnya.

Perhitungan terbaru dan koreksi data statistik oleh lembaga internasional mengatakan bahwa pasokan karet alam dunia tahun 2014 dan 2015 lebih rendah dibanding permintaan, sehingga terjadi defisit dan mengurangi besarnya stok global. Pasokan karet alam di pasar global semakin berkurang karena adanya penurunan produksi karet alam di negara-negara produsen menyusul makin rendahnya harga, khususnya sejak tahun lalu.

Sementara itu Direktur Kerja Sama APEC dan Organisasi Lainnya Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Deny Wachyudi Kurnia menambahkan, negara anggota ITRC juga terus berkomunikasi dengan Vietnam, yang berkomitmen menjadi mitra strategis ITRC, untuk ikut serta dalam kesepakatan AETS.

“Vietnam telah berkomitmen menjadi mitra strategis ITRC .Selama jangka waktu sampai 1 Maret 2016, Indonesia akan berperan serta mengajak Viet Nam berpartisipasi dalam mekanisme AETS,” jelas Denny.

Jika Vietnam mengikuti kebijakan ITRC, maka negara tersebut akan mengurangi volume ekspornya sekitar 85.000 ton selama periode enam bulan tersebut.

Denny juga menyebutkan kalau ITRC telah memiliki kebijakan antisipasi jika ternyata Vietnam tidak mau mengikuti jejak tiga negara anggota ITRC untuk mengurangi volume ekspornya. “ITRC sudah siap mengantisipasi kemungkinan itu,” jelasnya.

Gapkindo Dukung

Implementasi AETS mendapat dukungan dari sektor swasta di tiga negara. Di Indonesia, Gapkindo akan menjadi pelaksana dalam penerapannya. Sosialisasi akan dilakukan Gapkindo demi menyukseskan pelaksanaan AETS.

Moenardji Soedargo, Ketua Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) mengatakan, produksi karet alam di Indonesia sebesar 238.736 ton akan ditahan oleh pihak eksportir.

Menurut dia, eksportir juga ikut menahan agar petani karet tidak menebang pohon karet mereka. Sebab jika hal itu dilakukan maka penanaman kembali membutuhkan waktu lama.

Sebagai catatan, pada tahun lalu total produksi karet alam Indonesia mencapai 3,2 juta ton. Sebagian besar diserap oleh pasar ekspor dengan negara tujuan utama Amerika Serikat, Jepang dan China.

Moenardji mengatakan harga komoditi karet alam pernah mencapai puncaknya pada 2011, dimana karet menyentuh level US$ 4,7 per kg. Setelah itu, harga terus merosot akibat kurangnya data valid perihal suplai dan permintaan dunia dari International Rubber Study Group  atau IRSG. Akibatnya, pada 2015 anjlok menjadi US$1,04 per kg.

Perihal ekspor karet alam Indonesia, dia menjelaskan bahwa hingga November 2015 berkisar 2,4 juta ton karet dan diperkirakan berkisar 2,6 juta ton hingga akhir tahun. Adapun total produksi dapat mencapai 3,2 juta ton.

“Konsumsi karet dalam negeri sejumlah 540.000 ton dipekirakan dapat meningkat pada 2016 karena kesepakatan AETS,” ujarnya. B Wibowo

Tim Bulletin Karet

--------------------------------------------------------------------------------

Industri Karet Remah Dibuka 100 % untuk Asing

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengatakan, investasi industri karet remah (crumb rubber) akan dibuka lebar untuk asing. Hal ini dilakukan untuk mendorong produksi crumb rubber nasional.

"Industri crumb rubber termasuk yang akan dibuka seratus persen untuk asing, karena diharapkan dapat berkontribusi positif pada peningkatan investasi di bidang karet remah nasional," ujar Franky, Rabu (20/1).

Menurut Franky, dengan dibukanya investasi asing di industri crumb rubber, maka diharapkan dapat mendorong investor untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam karet yang ada di Indonesia. Sumber-sumber karet yang ada selama ini tidak banyak dimanfaatkan karena pembatasan yang dilakukan.

Oleh karena itu, Franky mengatakan, dengan dibukanya aliran modal asing ini diharapkan dapat secara konkret mendorong pertumbuhan produksi karet remah nasional. Selama ini beberapa daerah yang merupakan sumber produksi karet nasional di antaranya Jambi, Sumatera Selatan, maupun di Kalimantan.

"Masuknya investor asing, membuka kesempatan bagi daerah-daerah tersebut untuk tidak lagi hanya bergantung pada perusahaan nasional," kata Franky.

Franky menjelaskan, industri crumb rubber akan menambah daftar bidang usaha yang akan dibuka untuk asing. Revisi Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2014 dilakukan untuk mendukung kebijakan perekonomian nasional terutama dalam menyongsong perubahan-perubahan di tingkat global maupun regional seperti di antaranya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Berdasarkan data BKPM, dalam regulasi Perpres 39 Tahun 2014, nilai investasi yang masuk di bidang industri pengasapan, remiling dan crumb rubber (KBLI 2212) untuk periode Januari-September 2015 turun 20 %. Jumlah tersebut turun senilai US$ 39,8 juta dibandingkan dengan periode Januari-September 2014 yang mencapai US$ 48,09 juta .

Republika, 21/02/2016

-----------------------------------------------------------------------------------

Vietnam Gabung Dewan Karet Internasional, Harga Karet Bisa Lebih Dikontrol

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan Vietnam akan segera bergabung dalam International Tripartite Rubber Council (ITRC). Dengan bergabungnya Vietnam, berarti ITRC yang sebelumnya berisi Indonesia, Malaysia, dan Thailand akan menguasai sebagian besar produksi karet di seluruh dunia. Kepala Pusat Hubungan Luar Negeri Kementerian Pertanian Mesah Tarigan mengatakan, tanpa Vietnam,  ITRC saat ini sudah menguasai sekitar 65 % suplai produksi karet ke seluruh dunia.

Dengan bergabungnya Vietnam, berarti ITRC akan menguasai sekitar 85 % produksi karet untuk kebutuhan dunia. Selain menguasai pasar, dengan bergabungnya Vietnam, harga karet dunia juga lebih bisa dikontrol. Sebab, selama ini negara-negara produksi karet yang tergabung dalam ITRC memiliki aturan tertentu seperti harga atau kuota ekspor untuk mengontrol harga karet.

"Vietnam selama ini di luar. Ke depannya, pemerintah akan melakukan pertemuan dengan Vietnam untuk membahas tentang rencana bergabungnya Vietnam ini lebih jauh. Nanti mungkin namanya bukan ITRC karena sudah bukan tiga negara lagi. Apa namanya kita lihat nanti," lanjut Mesah.

ITRC adalah kesepahaman 3 negara penghasil karet terbesar. Pada tahun 2012 ITRC menggarisbawahi pentingnya peningkatan harga karet, pengembangan pasar karet regional, serta penguatan kapasitas kelembagaan ITRC dan International Rubber Consortium Limited ( IRCo).

Dalam kerangka ITRC dan IRCo, Indonesia bersama Thailand dan Malaysia sepakat untuk menerapkan skema pengurangan volume ekspor karet (agreed export tonnage scheme/AETS) sebesar 300.000 ton, yang diberlakukan sejak Oktober 2012 sampai Maret 2013.

Berdasarkan data ITRC, total produksi karet dari tiga negara ini mencakup 67 % dari total produksi dunia dan ekspornya sebesar 86 % dari total ekspor dunia. Produsen karet alam Indonesia sebagian besar adalah petani yang berjumlah sekitar 2,1 juta orang, yang menguasai 85 % luas areal karet alam nasional.

Kompas.com, 29/01/2016

----------------------------------------------------------------------------

Industri Karet Thailand Harus Berubah Total, Kata PM Prayut

Perdana Menteri Thailand Jenderal Prayut Chan-o-cha mengatakan persoalan harga karet harus diselesaikan dengan melibatkan seluruh industri manufaktur karet dan berencana akan mengajukan usulan anggaran ke kabinet untuk membantu mengatasi persoalan harga tersebut. Demikian disampaikan Jenderal Prayut sebelum memimpin sidang Komite Nasional Sumberdaya Air (11/01).

Prayut mengatakan rendahnya harga karet saat ini merupakan persoalan yang membutuhkan upaya bersama untuk mengatasinya, mulai dari pembelian karet segar sampai pada pengolahannya.

Menurut Prayut, setiap kementerian seharusnya mengalokasikan anggaran mereka untuk membuka ruang untuk pembelian produk karet guna meningkatkan konsumsi karet di dalam negeri.

Prayut mengatakan dirinya akan mengumumkan dalam sidang Kabinet pedoman untuk mengatasi persoalan harga karet berikut dengan penggunaan anggarannya. Dia menekankan bahwa solusi tersebut harus diimbangi dengan langkah pengelolaan yang sesuai agar prosesnya berjalan dengan lancar dan baik.

Thaivisa.com, 11/01/2016

------------------------------------------------------------------------------

Kabinet Thailand akan Membeli Karet Petani pada Harga RM 7,24 per Kg

Pemerintah Thailand menyatakan akan membeli karet secara langsung dari petani pada tingkat harga hingga 60 baht (RM 7,24) per kg, hampir dua kali lipat dari harga pasar, dalam upaya untuk menenangkan petani yang belakangan ini makin gusar sehubungan dengan terus merosotnya harga karet hingga mencapai level terendah dalam tujuh tahun terakhir, demikian disampaikan kabinet Thailand (12/01).

Kabinet Thailand tidak menjamin harga pembelian karet pada level 60 baht per kg seperti dituntut sejumlah kelompok petani karet, namun menyatakan akan membeli hingga 200.000 ton pada harga hingga 60 baht per kg.

Pemerintah telah mengkhawatirkan kemungkinan harus menghadapi protes dari petani karet di wilayah Selatan Thailand yang secara tradisional menjadi bagian dari basis pendukung elit militer loyalis keluarga raja yang kini memerintah. Sebagian dari para petani karet tersebut mendukung protes anti pemerintah pada tahun 2014 yang menyebabkan terjadinya kudeta militer menggulingkan pemerintah sebelumnya.

Pengumuman dewan menteri pada hari Selasa itu menjadi jawaban atas aksi protes dan mogok makan oleh sejumlah kelompok yang menyatakan bahwa pemerintah belum melakukan langkah yang memadai untuk membantu petani yang terpukul oleh menurunnya permintaan karet alam sehubungan dengan melemahnya perekonomian Tiongkok, negara pengimpor karet terbesar di dunia.

PM Prayut Chan-o-cha telah memerintahkan badan-badan pemerintah dan kementerian untuk menggunakan lebih banyak karet seraya menambahkan sekitar 100.000 ton karet akan digunakan dalam berbagai proyek tahun ini.

Thailand, produsen dan eksportir karet terbesar di dunia, saat ini menggunakan sekitar 1,4 juta ton dari 4 juta ton karet yang diproduksinya setiap tahun. Pemerintah juga menyatakan pada Selasa (12/01) akan membantu petani dengan mendistribusikan 4 juta karung beras kepada sekitar 800.000 keluarga petani karet.

Kementerian Perdagangan juga mengatakan akan bernegosiasi dengan pembeli luar negeri untuk membeli karet Thailand senilai 3,6 miliar baht (RM 434,4 juta) tahun ini. Namun demikian sebagian petani menginginkan pemerintah agar melakukan intervensi lebih cepat dan menjamin semua harga pada level 60 baht per kg. “Kami ingin melihat pemerintah mendongrak harga karet ke level 60 baht dalam waktu 30 hari ini,” kata Boonsong Nubthong, presiden Federasi Petani Karet Thailand.

Karet acuan Thailand Unsmoked Rubber Sheet (USS3) yang para petani jual ke pabrik diperdagangkan pada tingkat harga 33,80 baht (RM 4,08) per kg pada Selasa (12/01), terendah sejak Desember 2008. Kementerian Industri Thailand mentargetkan untuk mendirikan 25 pabrik pengolahan karet pada April yang diperkirakan akan menggunakan 870.000 ton karet sebagai upaya lain membantu industri yang baru tumbuh.

Reuters, 12/01/2016

---------------------------------------------------------------------------------

Harga Karet Jatuh, Petani Karet India Minta Bantuan Pemerintah Pusat

Dengan merosotnya harga karet alam ke 95 rupee per kg, terendah dalam delapan tahun, asosiasi petani karet India meminta pemerintah pusat untuk melakukan intervensi guna menahan penurunan harga. Asosiasi telah menyampaikan permintaan kepada Kementerian Perdagangan untuk mendukung pemerintahan negara bagian Kerala yang telah menawarkan skema kompensasi tunai kepada para petani karet skala kecil dengan mengalokasikan 500 crore rupee (setara dengan 1 triliun rupiah) dan menjajaki kemungkinan untuk menerapkan bea masuk pengamanan (safeguard) terhadap karet alam impor yang masuk ke pasar dalam negeri melebihi kebutuhan industri pengguna.

Sekjen asosiasi petani karet Sibi J. Monippally mengatakan pemerintahan negara bagian sejauh ini telah mengeluarkan 70 crore rupee (setara dengan 140 miliar rupiah) untuk membiayai skema kompensasi tunai tersebut. Impor karet alam India telah menyentuh angka 4,3 lakh ton (430.000 ton) dan akan terus meningkat hingga akhir tahun fiskal.

Asosiasi juga telah meminta pemerintah untuk segera melaksanakan laporan Komite Parlemen soal karet dan deklarasi kebijakan karet alam disamping menginvestasikan dana 500 crore (1 triliun rupiah) tahun ini untuk pembangunan perkebunan karet baru di negara-negara bagian Timur Laut dan melakukan peremajaan kebun karet di wilayah-wilayah perkebunan karet tradisional.

Laporan Komite Parlemen tentang karet banyak menyinggung poin-poin yang dipresentasikan asosiasi sebelumnya. Laporan tersebut merekomendasikan pembatasan impor karet alam untuk menyeimbangkan antara produksi dan konsumsi serta menekankan perlunya penerapan pengaturan impor selama puncak produksi.

Lebih jauh laporan itu juga menyarankan agar pemerintah merevisi subsidi peremajaan kebun karet, mengembangkan klon karet baru, mempromosikan komoditas karet di wilayah-wilayah non tradisional, memperbaiki struktur bea masuk dan mengalokasikan dan peningkatan teknologi sebesar 500 crore rupee (1 triliun rupiah) untuk industri non ban.

India Times, 14/01/2016

-----------------------------------------------------------------------------------------

Thailand Setujui Anggaran US$151 Juta untuk Membeli Karet Petani

Thailand telah mengalokasikan anggaran untuk membeli karet dengan harga premium, sebagai upaya untuk membantu petani yang terpukul akibat jatuhnya harga karet di pasar dunia.

Jurubicara pemerintah Mayor Jenderal Sunsern Kaewkumnerd mengatakan Selasa (15/01) kabinet sudah menyetujui alokasi 5,47 miliar baht (US$151 juta) dari anggaran negara untuk membeli hingga 100.000 ton karet secara langsung dari petani lokal pada tingkat harga 45 baht (US$,24) per kg.

Keputusan termutakhir pemerintahan hunta militer tersebut menindaklanjuti laporan pekan lalu bahwa pemerintah akan membeli sekitar 200.000 ton karet pada tingkat harga 60 baht per kg, satu langkah yang menurut kalangan pelaku bisnis telah mengakibatkan harga karet berbalik menguat. Pada saat pemerintah mengumumkan langkah tersebut, karet Thailand diperdagangkan antara 35,19 baht dan 35,52 baht per kg, kata asosiasi karet Thailand.

“Gagasan itu telah mengakibatkan harga bergerak dari 41,70 baht per kg untuk RSS3 di Songkhla Cetral Rubber Market tanggal 12 Januari ke 44,70 baht per kg pada 14 Januari,” kata International Rubber Consortium Ltd. dalam keterangan di lamannya.

Harga karet di seluruh Asia telah bergerak sejak pemerintah Thailand menyampaikan usulan untuk membeli karet petani dan menenangkan kekhawatiran investor bahwa pelemahan ekonomi Tiongkok akan mempengaruhi permintaan komoditas tersebut. Tiongkok merupakan negara konsumen karet terbesar di dunia yang memanfaatkan karet untuk membuat berbagai produk mulai dari ban kendaraan sampai sarung tangan karet.

Harga kontrak karet acuan di bursa Tokyo (TOCOM) untuk penyerahan enam bukan kemudian mengalami kenaikan lebih dari 9% sejak berita mengenai rencana pemerintah Thailand tersebut tersiar pada tanggal 12 Januari.

Dow Jones, 19/01/2016

----------------------------------------------------------------------------------------------

Pemerintah Thailand akan Membeli Karet pada Harga 45 Baht per Kg

Pemerintah Thailand akan membeli karet mentah lembaran hasil produksi tahun ini secara langsung dari petani pada harga 45 baht per kg.

Delapan Kementerian sepakat untuk membeli 100.000 ton karet untuk digunakan pada proyek-proyek mereka karena pemerintah melihat cara itu sebagai jalan tercepat untuk membantu petani tanpa membebani anggaran pemerintah pusat.

Sebagaimana direkomendasikan oleh Biro Anggaran, Dana Karet yang uangnya berasal dari pungutan cess yang dikumpulkan dari para eksportir karet, akan menyalurkan dana tersebut untuk petani atas nama kementerian-kementerian itu. Kementerian akan membayar kembali dana tersebut setelah mereka membelanjakan anggaran untuk proyek-proyek tersebut.

Prawit Wongsuwan, Deputi Perdana Menteri yang mengetuai sebuah komite untuk mengatasi persoalan karet mengatakan jika dana tersebut tidak memenuhi kebutuhan, pinjaman juga akan disediakan oleh Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives.

Public Warehouse Organization (PWO), National Council for Peace and Order dan Rubber Authority of Thailand akan bertindak sebagai pembeli atas nama kementerian-kementerian itu, kata Prawit.

PWO memperkirakan akan membeli 100.000 ton semua jenis karet. Syaratnya adalah karet tersebut harus berasal dari hasil produksi tahun ini yang akan berakhir dalam tiga bulan ke depan.

Produk karet tersebut tidak akan disimpan di gudang karena Kementerian Pertanian dan Koperasi Pertanian akan mengkoordinasikan upaya untuk memproses dan menggunakannya sebanyak mungkin.

“Semua pihak setuju dengan harga 45 baht per kg. Untuk lateks dan cup lump, harganya akan lebih rendah.”

“Jika produksinya lebih dari 100.000 ton, kami akan terus membeli. Ini merupakan aturan awal. Walaupun kami belum mulai melakukan pembelian, harga pasar sudah mulai meningkat,” kata Jenderal Prawit.

Harga karet lembaran mentah naik 0,86 baht ke 36,05 baht per kg di pasar Songkhla pada Kamis, sedangkan RSS3 naik 1,61 baht ke 39,39 baht dan harga lateks naik 0,50 baht menjadi 33,50 baht berturut-turut.

Deputi Perdana Menteri menekankan langkah tersebut hanya merupakan bantuan jangka pendek. Untuk upaya jangka panjang Kementerian Pertanian perlu memikirkan kembali dan merencanakan areal perkebunan.

Para petani karet sangat terpukul oleh jatuhnya harga karet global sejalan dengan jatuhnya harga minyak bumi. Harga karet terpuruk ke level 34 baht per kg sedangkan para petani mengklaim biaya produksi mereka 60 baht per kg.

Undang-undang perdagangan karet yang diloloskan para legislator yang ditunjuk hunta militer pada tahun 2014 memperbolehakn lembaga Dana Karet untuk dipergunakan jika terjadi ‘krisis pasar’. Undang-undang sebelumnya mempersyaratkan dana yang terkumpul dari pungutan cess digunakan hanya untuk mendanai penebangan dan penanaman kembali pohon karet.

Respons Biasa-biasa

Pengumuman pemerintah mengenai rencana pembelian karet petani mendapat sambutan biasa-biasa saja dari sejumlah kelompok petani.

Penetapan harga pembelian merupakan penyebab dari keprihatinan, kata Manas Boonpat, ketua asosiasi penyadap dan petani karet di Provinsi Phatthalung.

“Harga pembelian seharusnya tidak diumumkan. Pemerintah dapat mengarahkan pasar dengan cara membeli karet dengan harga 1-2 baht lebih tinggi per kg ketika para pembeli enggan membeli karet,” katanya.

Selain itu, Manas menilai PWO kurang berpengalaman jika dibandingkan dengan Rubber Authority of Thailand.

“Pemerintah seharusnya membiarkan Rubber Authority of Thailand membeli karet dan membentuk sub komite yang didominasi petani lokal di setiap wilayah karena merekalah yang mengetahui dari siapa seharusnya pemerintah membeli karet.

“Kami prihatin dengan kemungkinan para penjual yang akan menikmati keuntungan besar dengan menjual karet kepada pemerintah. Mereka mungkin saja sebelumnya membeli karet dengan harga 19,20 baht dan 22 baht per kg dan kemudian menjual kembali dengan harga jauh lebih tinggi kepada pemerintah,” tambahnya.

Bantuan bagi Pelaku

Menteri Keuangan Apisak Tantivorawong pada hari Kamis juga mengumumkan sejumlah kebijakan keuangan selama tahun ini yang ditujukan untuk mengerem penurunan harga karet.

Dua bank pemerintah, Government Savings Bank (GSB) dan BAAC, akan menyalurkan pinjaman tanpa bunga kepada PWO agar dapat membeli karet secara langsung dari petani.

GSB, SME Bank dan Krungthai Bank juga akan menyalurkan pinjaman lunak kepada para pelaku industri karet yang telah memiliki kontrak pembelian dengan delapan kementerian tersebut.

Kementerian Keuangan juga akan memberikan kompensasi bunga kepada lima bank yang telah memberikan pinjaman kepada para pelaku industri karet yang membeli lebih banyak karet untuk stok mereka.

Business News, 14/01/2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Pemerintah Thailand akan Membeli Karet dengan Harga Lebih Rendah

Pemerintah Thailand menyatakan akan membeli 100.000 ton karet untuk membantu petani yang terpukul akibat merosotnya harga karet ke level terendah dalam tujuh tahun, walaupun pemerintah menetapkan harga jauh di bawah level yang diminta oleh kelompok yang secara politis cukup kuat.

Petani di negara produsen dan eksportir karet terbesar dunia itu telah menuntut jaminan harga 60 baht (US$1,65) per kg kepada pemerintah, menyusul pelemahan ekonomi Tiongkok yang menekan harga USS3 (unsmoked rubber sheet) ke sekitar 35 baht per kg.

Pemerintah menetapkan harga 45 baht per kg untuk USS3 dan menyatakan akan membeli 100.000 ton pada tahap awal, termasuk karet asap lembaran dan lateks dan dapat membelinya dalam volume yang lebih banyak jika dibutuhkan.

“Kami akan mengusulkan ini kepada kabinet. Jika langkah ini tidak mampu menaikkan harga di pasar cukup tinggi bagi petani, pemerintah dapat membelinya lebih banyak lagi,” kata Deputi Perdana Menteri Prawit Wongsuwan.

Pemerintah berencana untuk mulai membeli pada pecan depan dengan anggaran 4,5 miliar baht (US$124 juta). Sejumlah petani bereaksi positif terhadap langkah tersebut.

“Langkah ini tentu akan meningkatkan harga karet di Thailand dan mempengaruhi harga karet global,” kata Sunthorn Rakrong, pemimpin kelompok petani karet di Thailand bagian Selatan.

Langkah pemerintah itu diambil setelah ancaman protes oleh petani karet yang mengagetkan pemerintah militer yang selama ini mengandalkan dukungan dari wilayah Selatan yang merupakan kawasan perkebunan karet utama di negara tersebut.

Pemerintah sudah menjalankan sejumlah langkah yang menyenangkan petani karet termasuk membelanjakan lebih dari US$ 1 miliar untuk subsidi pedesaan tahun lalu.

Selama lebih dari satu dekade Thailand telah terbagi dua secara politis antara Utara dan Selatan.

Reuters, 14/01/2016

email Cetak PDF