toggle
plus minus gleich
English Indonesian
SELAMAT DATANG DI WEBSITE GAPKINDO

Tentang Kami

Logo Gapkindo

Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) adalah sebuah asosiasi perusahaan Indonesia yang  menangani dalam Hal Perkaretan.Tujuan Gapkindo adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan produksi, pengolahan dan pemasaran karet alam Indonesia sebagai salah satu produk ekspor yang penting di Indonesia.

Anggota Gapkindo terdiri dari perkebunan karet (milik negara, swasta nasional maupun asing-modal), prosesor, eksportir, pedagang (broker, dealer) dan perwakilan pembeli. Pada Juli 2014 total jumlah keanggotaan untuk 164 perusahaan.

Gapkindo terdiri dari Dewan Kepengurusan di Jakarta dan Cabang di setiap provinsi yang memproduksi karet, yaitu Sumatera Utara (termasuk Aceh), Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Barat, Selatan / Kalimantan Tengah, dan Jawa.

Gapkindo didirikan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 1971 pada puncak gerakan untuk membangun produksi karet teknis tertentu di Indonesia, yang kini dikenal sebagai Standar Indonesia Rubber (SIR). Pada awalnya, nama asosiasi tersebut adalah Persatuan Pengusaha Karet Spesifikasi Teknis Indonesia (PPKSTI) atau Asosiasi Produsen Karet teknis Indonesia.kemudian diubah menjadi Gapkindo, maka Asosiasi Karet Indonesia untuk menyertakan juga produsen lain jenis karet alam, perwakilan pedagang dan pembeli.

Gapkindo melaksanakan Kongres secara berkala setiap tiga tahun sekali untuk mengarahkan kebijakan asosiasi dan memilih Dewan Pengurus baru.

Untuk melaksanakan kebijakan, menunjuk Dewan Direktur Eksekutif, dua Asisten Direktur Eksekutif dan Manajer Kantor untuk mengurus kegiatan sehari-hari Sekretariat.

SYARAT-SYARAT MENJADI ANGGOTA GAPKINDO

1.Membuat surat permohonan untuk menjadi anggota Gapkindo di tujukan ke Gapkindo Cabang dimana perusahaan/pabrik berdomisili.
2.Mengisi formulir pendaftaran dan dikirimkan kembali ke Sekretariat Cabang
3.Mengirimkan fotocopy AKTE PENDIRIAN PERUSAHAAN
4.Membayar uang pangkal anggota baru sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
5.Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Kode Etik Gapkindo.
6.Surat referensi dari 2 (dua) perusahaan anggota Gapkindo yang dikenal.

PERAN GAPKINDO DALAM PERKARETAN DI INDONESIA

1. Sejarah Karet Alam Indonesia

Pada bulan November tahun 1876 tanaman karet jenis Hevea Brasiliensis  mulai dikembangkan di Jakarta. Kemudian pada tahun 1906 dimulai budidaya tanaman karet ini di Sumatera bagian timur dan selang 4 tahun kemudian yaitu tahun 1906, karet mulai dibudidayakan di pulau Jawa.

Sejarah karet di Indonesia mencapai puncaknya pada periode sebelum Perang Dunia II hingga tahun 1956. Karet yang diproduksi adalah jenis karet konvensional jenis RSS (Ribbed Smoke Sheet) dan Brown Crepe. Pada masa itu Indonesia menjadi negara penghasil karet alam terbesar di dunia. Namun sejak tahun 1957 kedudukan Indonesia sebagai produsen karet nomor satu digeser oleh Malaysia. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya mutu produksi karet alam di Indonesia. Rendahnya mutu membuat harga jual di pasaran luar negeri menjadi rendah.

Sejalan dengan berkembangnya zaman dimana Negara Malaysia memperkenalkan Standard Malaysia Rubber sebagai karet alam yang memiliki spesifikasi Teknis (Technical Specified Rubber) yang diyakini lebih cocok sebagai bahan baku pembuatan ban., sehingga pada tahun 1969 Pemerintah Indonesia melalui Menteri Perdagangan mengeluarkan larangan ekspor karet mutu rendah Bark Crepe , karena jenis mutu karet ini dapat diolah lebih lanjut menjadi karet spesifikasi teknis yang memiliki nilai jual yang lebih baik. Selanjutnya Presiden menerbitkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 293 Tahun 1968 tentang Pembetukan Panitia Kerja Crumb Rubber.

Kepres No. 293 Tahun 1968 yang membentuk Panitia kerja Crumb Rubber telah mendorong segenap produsen karet ex. Remilling berperan aktif mengembangkan industri crumb rubber dengan maksud adanya peningkatan nilai tambah ekspor dibandingkan hanya sekedar mengekspor karet berbasis bahan baku (raw material). Koordinasi yang dibangun oleh Kementerian Perdagangan dengan pengusaha remiling pada saat itu adalah dalam aspek pembinaan, pengurusan perangkat peraturan maupun pengawasan di dalam perdagangan ekspor itu sendiri merupakan titik awal era crumbrubberisasi yang kemudian diikuti dengan dibentuknya Persatuan Pengusaha Karet Spesifikasi Teknis Indonesia (PPKSTI) pada tanggal 5 Mei 1971.

2. Crumrubberisasi

Pemerintah Indonesia pada saat itu mendorong industri karet yang memproduksi konvensional untuk beralih memproduksi karet spesifikasi teknis karena dianggap tepat meningkatkan nilai jual. Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No.85 tahun 1971 yang pelaksanaannya ditunjuk Menteri Perdagangan Bapak Prof.Dr.Soemitro Djojohadikusumo  untuk mendorong peralihan industri karet konvensional beralih menjadi industri  Crumb Rubber yang memproduksi karet spesifikasi teknis proses ini ditandai dengan mendirikan pabrik percontohan karet  spesifikasi teknis sebagai konversi pabrik-pabrik remilling  dengan menggunakan unit-unit mesin promosi yang berasal dari Perancis dan Inggris. Selang waktu dua tahun, yaitu pada tahun 1971  dimulailah konversi secara luas pabrik remilling di Indonesia menjadi pabrik Crumb Rubber. Pengkonversian pabrik remilling ke pabrik crumb rubber membutuhkan tambahan modal dan asset yang tidak sedikit yang diantaranya adalah penambahan mesin Dryer, mesin Shredder, mesin Press , Laboratorium TSR, dll. Karet spesifikasi teknis Indonesia dinamakan Standard Indonesian Rubber atau sering disingkat SIR.

Secara khusus  Keputusan Presiden No.85 tahun 1971 telah membagi tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan karet dalam rangka meningkatkan produksi dan mutu karet alam Indonesia, diatur sebagai berikut :

a.Menteri Pertanian bertugas dan bertanggung-jawab atas pembinaan tanaman karet, baik karet perkebunan besar maupun karet rakyat.

b.Menteri Perindustrian bertugas dan bertanggungjawab atas pembinaan alat-alat/industri processing karet, untuk diarahkan pada industri yang paling efektif dan efisien untuk menghasilkan karet alam jang memenuhi persyaratan dan mutu yang diminta oleh pasaran dunia.

c.Menteri perdagangan bertugas mengadakan penelitian dan penentuan mutu serta standard karet yang harus dihasilkan oleh Indonesia, agar memenuhi persyaratan dan mutu yang dibutuhkan oleh negara-negara konsumen karet.

3.Deklarasi Bali (Bali Concorde)

Pada tahun 2001, dimana harga karet di pasar Internasional tercatat hanya US cent 0,46/kg, pemimpin tiga negara penghasil karet utama, Thailand, Indonesia dan Malaysia telah melakukan pertemuan pada tanggal 12 Desember 2001 di Bali guna membahas langkah-langkah dan upaya untuk menahan laju penurunan harga lebih lanjut yang menghasilkan Deklarasi Bali (Bali Concorde) dilanjutkan dengan pendirian International Tripartite Rubber Corporation (ITRC). .

Deklarasi Bali sebagai sebuah kesepakatan tiga negara telah sepakat menetapkan dua instrument antara lain Agreed Export Tonnage Scheme (AETS) yaitu pembatasan ekspor sebesar 10% dari total ekspor jika harga karet dunia merosot hingga mendekati harga referensi dan Supply Management Scheme (SMS) yang merupakan program jangka panjang antara lain meliputi program :

  • Peremajaan terbatas;
  • Diversifikasi kebun;
  • Peningkatan penggunaan karet di dalam negeri, dan
  • Tidak membuka kebun baru

Skema kebijakan dan tanggungjawab pelaksanaan Deklarasi ini telah mengamanatkan keterlibatan swasta sebagai pelaku usaha, sehingga implementasi tugas ITRC khususnya di Indonesia, Kementerian Perdagangan sebagai Government in-charge menunjuk GAPKINDO sebagai pelaksana National Tripartite Rubber Corporation (NTRC) Indonesia yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Perdagangan No. 35/M-DAG/KEP/2/2007 dan diperbaharui dengan Surat Dirjendaglu No. 370/DAGLU/SD/9/2012 tanggal 12 September 2013.

Platform ITRC mewajibkan swasta berpartisipasi dalam IRCo yaitu konsosium milik pemerintah untuk dapat membackup masing-masing Pemerintah dalam perundingan-perundingan yang dilakukan oleh ITRC, dan GAPKINDO merupakan mitra Pemerintah Indonesia yang terlibat dalam berbagai committee antara lain ;

a. Committee on Cost Production - yang bertugas melakukan kajian terhadap harga referensi yang rasional dalam rangka memproteksi harga agar berada pada level di atas COP.

b. Committee on Economy and Statistics - yang bertugas melakukan kajian dan proyeksi produksi setiap negara anggota untuk jangka pendek dan jangka panjang dan melakukan analisis terhadap pertumbuhan permintaan karet alam dunia. Negara anggota akan diberikan peringatan bila kelebihan produksi yang dapat mempengaruhi pergerakan harga di pasar internasional.

c. Committee on Strategic Market Operation - yang melakukan analisis pasar, mempelajari faktor bulish dan bearish yang berpengaruh pada harga karet alam. Hasil analisis disampaikan kepada negara anggota untuk disebarluaskan kepada pelaku usaha dan pemangku kebijakan.

4.Riwayat pemberian Tanda Pengenal Produsen.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan No. 143/Kp/VI/69 tentang Standard Indonesian Rubber (SIR) pada butir keenam dinyatakan bahwa ;

  • Setiap produsen dari pada S.I.R. dengan mutu apapun diwadjibkan untuk mendaftarkan pada Departemen Perdagangan.
  • Oleh Departemen Perdagangan akan diberikan Tanda Pengenal Produsen kepada setiap produsen karet bongkah, untuk setiap pabrik yang diusahakannya.

(meskipun secara tertulis unsur pengusaha tidak dicantumkan dalam Keputusan Menteri Perdagangan diatas, koordinasi Menteri Perdagangan dalam membahas langkah-langkah yang terkait dengan mutu menjadi bagian yang integral dalam merumuskan beberapa kebijakan)

5.Permendag No. 10/M-DAG/PER/4.2008 telah DIREVISI No. : 53/M-DAG/PER/9/2014 tentang PELAYANAN TERPADU PERDAGANGAN

TPP :Tanda Pengenal Produsen merupakan dokumen yang diterbitkan PPMB terhadap produsen SIR yang telah memenuhi kesesuaian mutu dan memiliki SPPT-SNI sesuai Permendag No.10/M-DAG/PER/2008 TELAH DIREVISI No. 53/M-DAG/PER/9/2014 tentang PELAYANAN TERPADU PERDAGANGAN. (klik disini)

Ketentuan Tanda Pengenal Produsen (TPP) SIR halaman 119-120 (KLIK DISINI)

Kebutuhan akan adanya rekomendasi dalam pengajuan TPP baru merupakan bagian integral dan DIANGGAP MASIH RELEVAN dalam kerangka harmonisasi pengawasan antara pemerintah dan swasta, disamping tujuan dari semua itu semata-mata dalam rangka menciptakan industri karet yang kuat dalam satu koordinasi, dan peran GAPKINDO merupakan bagian integral dan mitra kerja pemerintah yang strategis dalam menjalankan kebijakan perkaretan secara nasional sebagaimana diamanatkan pada konsideran menimbang huruf (a)

6. PENUTUP

Peran GAPKINDO dalam kerangka pengawasan TPP tidak serta merta harus diartikan sebagai hal yang verbal (kata GAPKINDO masuk dalam nomenklatur Permen), namun harus dipahami sebagai bagian dari kebijakan pengawasan perdagangan karet alam spesifikasi teknis (SIR) dalam skema kesepakatan Pemerintah (Bali Concorde), dimana merupakan hal yang mustahil untuk tidak memberikan peran kepada GAPKINDO sepanjang GAPKINDO menjadi bagian integral dari Kesepakatan Tiga Negara.

 

Asosiasi Karet Indonesia adalah sebuah asosiasi perusahaan Indonesia menangani dalam tujuan rubber.The dari Gapkindo adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan produksi, pengolahan dan pemasaran karet alam Indonesia sebagai salah satu produk ekspor Indonesia importan .
email Cetak PDF