Tentang GAPKINDO

Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) adalah sebuah asosiasi perusahaan Indonesia yang menangani dalam hal perkaretan. Tujuan Gapkindo adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan produksi, pengolahan dan pemasaran karet alam Indonesia sebagai salah satu produk ekspor yang penting di Indonesia.

Anggota Gapkindo terdiri dari perkebunan karet (milik negara, swasta nasional maupun asing-modal), prosesor, eksportir, pedagang (broker, dealer) dan perwakilan pembeli. Pada Juli 2016 total jumlah anggota sebanyak 171 perusahaan.

Gapkindo terdiri dari Dewan Pengurus Pusat di Jakarta dan Cabang di setiap provinsi yang memproduksi karet, yaitu Sumatera Utara (termasuk Aceh), Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan/Tengah dan Jawa.

Gapkindo didirikan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 1971 pada puncak gerakan untuk membangun produksi karet teknis tertentu di Indonesia, yang kini dikenal sebagai Standar Indonesia Rubber (SIR). Pada awalnya, nama asosiasi tersebut adalah Persatuan Pengusaha Karet Spesifikasi Teknis Indonesia (PPKSTI) atau Asosisasi Produsen Karet Teknis Indonesia kemudian diubah menjadi Gapkindo, maka Asosiasi Karet Indonesia untuk menyertakan produsen lain jenis karet alam, perwakilan pedagang dan pembeli.

Gapkindo melaksanakan Kongres secara berkala setiap tiga tahun sekali untuk mengarahkan kebijakan asosiasi dan memilih Dewan Pengurus Baru.

Untuk melaksanakan kebijakan, menunjuk Direktur Eksekutif, dua Asisten Direktur Eksekutif dan Manajer Kantor untuk mengurus kegiatan sehari-hari sekretariat.

SYARAT SYARAT MENJADI ANGGOTA GAPKINDO

1. Membuat surat permohonan untuk menjadi anggota yang ditujukan ke Gapkindo Cabang dimana perusahaan/pabrik berdomisili.

2. Mengisi formulir pendaftaran dan dikirimkan kembali ke Sekretariat Cabang

3. Surat referensi dari 2 (dua) perusahaan anggota Gapkindo yang dikenal

4. Mengirimkan fotocopy Akte Pendirian  Perusahaan

5. Membayar uang pangkal anggota sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

6. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Kode Etik Gapkindo

PERAN GAPKINDO DALAM PERKARETAN DI INDONESIA

1. Sejarah Karet Alam Indonesia

Pada bulan November 1876 tanaman karet jenis hevea brasiliensis mulai dikembangkan di Jakarta. Kemudian pada  tahun 1906 dimulai budidaya tanaman karet ini di Sumatera bagian timur dan selang 4 tahun kemudian yaitu tahun 1906, karet mulai dibudidayakan di pulau Jawa.

Sejarah karet  di Indonesia mencapai puncaknya pada periode sebelum Perang Dunia II hingga tahun 1956. Karet yang diproduksi adalah jenis karet konvensional jenis RSS (Ribbed Smoke Sheet) dan Brown Crepe. Pada masa itu Indonesia menjadi negara penghasil karet alam terbesar di dunia. Namun sejak tahun 1957 kedudukan Indonesia sebagai produsen nomor satu digeser oleh Malaysia. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya mutu produksi karet alam Indonesia. Rendahnya mutu membuat harga jual di pasaran luar negeri menjadi rendah.  Namun sampai saat ini Thailand menjadi negara produsen karet alam terbesar di dunia.

Sejalan dengan berkembangnya zaman dimana negara Malaysia memperkenalkan Standard Malaysia Rubber sebagai karet alam yang memiliki spesifikasi teknis (Technical Specified Rubber) yang diyakini lebih cocok sebagai bahan baku pembuat ban,, sehingga pada tahun 1969 Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan mengeluarkan larangan ekspor karet mutu rendah Bark Crepe, karena jenis mutu karet ini dapat diolah lebih lanjut menjadi karet spesifikasi teknis yang memiliki nila jual yang lebih baik. Selanjutnya Presiden menerbitkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia NO. 293 Tahun 1968 tentang Pembentukan Panitia Kerja Crumb Rubber.

Kepres No. 293 Tahun 1968 yang membentuk Panitia kerja Crumb Rubber telah mendorong segenap produsen kret ex. Remilling berperan aktif mengembangkan industri crumb rubber dengan maksud adanya peningkatan nilai tambah ekspor dibandingkan hanya sekedar mengekspor karet berbasis bahan baku (raw material). Koordinasi yang dibangun oleh Kementerian Perdagangan dengan pengusaha remiling pada saat itu adalah dalam aspek pembinaan, pengurusan perangkat peraturan maupun pengawasan di dalam perdagangan ekspor itu sendiri merupakan titik era crumbrubberisasi yang kemudian diikuti dengan dibentuknya Persatuan Karet Spesifikasi Teknis Indonesia (PPKSTI) pada tanggal 5 Mei 1971.

2. Crumbrubberisasi

 Pemerintah Indonesia pada saat itu mendorong industri karet yang memperoduksi konvensional untuk beralih memproduksi karet spesifikasi teknis karena dianggap tepat meningkatkan nilai jual.  Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 85 tahun 1971 yang pelaksanaanya ditunjuk Menteri Perdagangan Bapak Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo untuk mendorong peralihan industri karet konvensional beralih menjadi industri Crumb Rubber yang memproduksi karet spesifikasi teknis, proses ini ditandai dengan mendirikan pabrik percontohan karet spesifikasi teknis sebagai konversi pabrik-pabrik remilling di Indonesia menjadi pabrik Crumb Rubber. Pengkoversian pabrik remilling ke pabrik crumb rubber membutuhkan tambahan modal dan asset yang tidak sedikit yang diantaranya adalah penambahan mesin dryer, mesin shredder, mesin press, laboratorium TSR, dll.  Karet spesifikasi teknis Indonesia dinamakan Standard Indonesia Rubber atau sering disingkat SIR.

Secara khusus Keputusan Presiden No. 85 tahun 1971 telah membagi tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan karet dalam rangka meningkatkan produksi dan mutu karet alam Indonesia, datur sebagai berikut :

a. Menteri Pertanian bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan tanaman karet, baik karet perkebunan besar maupun karet rakyat

b. Menteri Perindustrian bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan alat-alat / industri processing karet, untuk diarahkan pada industri yang paling efektif dan efisien untuk mengahsilkan karet alam yang memenuhi persyaratan dan mutu yang diminta oleh pasar dunia.

c. Menteri Perdagangan bertugas mengadakan penelitian dan penentuan mutu serta standar karet yang harus dihasilkan oleh Indonesia, agar memenuhi persyaratan dan mutu yang dibutuhkan oleh negara-negara konsumen karet.

3. Deklarasi Bali (Bali Concorde)

Pada tahun 2001, dimana harga karet di pasar Internasional tercatat hanya US cent 0,46/kg pemimpin tiga negara penghasil karet utama, Thailand, Indonesia dan Malaysia telah melakukan pertemuan pada tanggal 12 Desember 2001 di Bali guna membahas langkah-langkah dan upaya untuk menahan laju penurunan harga lebih lanjut yang menghasilkan Deklarasi Bali (Bali Concorde) dilanjutkan dengan pendirian Internasional Teripartite Rubber Corporation (ITRC).

Deklarasi Bali sebagai sebuah kesepakatan tiga negara telah sepakat menetapkan dua instrument antara lain Agreed Export Tonnage Scheme (AETS) yaitu pembatasan ekspor dari total ekspor jika harga karet dunia merosot hingga mendekati harga referensi dan Suppy Management Scheme (SMS) yang merupakan program jangka panjang antara lain meliputi program :

- Peremajaan terbatas;

- Diversifikasi kebun,

- Peningkatan penggunaan karet di dalam negeri, dan

- Tidak membuat kebun baru.

Skema kebijakan dan tanggung jawab pelaksanaan Deklarasi ini telah mengamanatkan keterlibatan swasta sebagai pelaku usaha, sehingga implementasi tugas ITRC khususnya ITRC khususnya di Indonesia, Kementerian Perdagangan sebagai Government in-charge menunjuk GAPKINDO sebagai pelaksana National Tripatite Rubber Corporation (NTRC) Indonesia yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Perdagangan No. 35/M-DAG/2.2007 dan diperbaruhi dengan surat Dirjendaglu No. 370/DAGLU/SD/9/2012 tanggal 12 September 2013.

Platform ITRC mewajibkan swasta berpartisipasi dalam IRCo yaitu konsorsium milik pemerintah untuk dapat membackup masing-masing Pemerintah dalam perundingan-perundingan yang dilakukan oleh ITRC, dan GAPKINDO merupakan mitra Pemerintah yang terlibat dalam berbagai committee antara lain :

a. Commitee on Cost Production - yang bertugas melakukan kajian terhadap harga referensi yang rasional dalam rangka memproteksi harga agar berada pada level di atas COP.

b. Commitee on Economy and Statistics - yang bertugas melakukan kajian dan proyeksi produksi setiap negara anggota untuk jangka pendek dan jangka panjang dan melakukan analisis terhadap pertumbuhan permintaan karet alam dunia. Negara anggota akan diberikan peringatan bila kelebihan produksi yang dapat mempengaruhi pergerakan harga di pasar internasional.

c. Commitee on Strategic Market Operation - yang melakukan analisis pasar, mempelajari faktor bulish dan bearish yang berpengaruh pada harga karet alam. Hasil analisis disampaikan kepada negara anggota untuk disebarluaskan kepada pelaku usaha dan pemangku kebijakan.

4. Riwayat Pemberian Tanda Pengenal Produsen

Berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan No. 143/Kp/V/69 tentang Standard Indonesia Rubber (SIR) pada butir keenam dinyatakan bahwa :

- Setiap produsen dari pada SIR dengan mutu apapun diwajibkan untuk mendaftarkan pada Departemen Perdagangan

- Oleh Departemen Perdagangan akan diberikan Tanda Pengenal Produsen kepada setiap produsen karet bongkah, untuk setiap pabrik yang diusahakannya.

(meskipun secara tertulis unsur pengusaha tidak dicantumkan dalam Keputusan Menteri Perdagangan diatas, koordinasi Menteri Perdagangan dalam membahas langkah-langkah yang terkait dengan mutu menjadi bagian yang integral dalam merumuskan beberapa kebijakan)

5. Permendag No. 10/M-DAG/PER/4/2008 telah DIREVISI No. : 53/M-DAG/PER/9/2014 tentang PELAYANAN TERPADU PERDAGANGAN

TPP : Tanda Pengenal Produsen merupakan dokumen yang diterbitkan PPMB terhadap produsen SIR yang telah memenuhi kesesuaian mutu dan memiliki SPPT-SNI sesuai Permendag No. 10/M-DAG/PER/2008 TELAH DIREVISI No. 53/M-DAG/PER/9/2014 tentang PELAYANAN TERPADU PERDAGANGAN.

Ketentuan Tanda Pengenal Produsen (TPP)

Kebutuhan akan adanya rekomendasi dalam pengajuan TPP baru merupakan bagian integral dan DIANGGAP MASIH RELEVAN dalam kerangka harmonisasi pengawasan antara pemerintah dan swasta, disamping tujuan dan semua itu semata-mata dalam rangka menciptakan industri karet yang kuat dalam satu koordinasi, dan peran GAPKINDO merupakan bagian integral dan mitra kerja pemerintah yang strategis dalam menjalankan kebijakan perkaretan secara nasional sebagaimana diamanatkan pada konsideran.

6. PENUTUP

peran GAPKINDO dalam kerangka pengawasan TPP tidak serta merta harus diartikan sebagai hal yang verbal (kata GAPKINDO masuk dalam nomenklatur Permen), namun harus dipahami sebagai bagian dari kebijakan pengawasan perdagangan karet alam spesifikasi teknis (SIR) dalam skema kesepakatan Pemerintah (Bali Concorde), dimana merupakan hal yang mustahil untuk tidak memberikan peran kepada GAPKINDO sepanjang GAPKINDO menjadi bagian integral dari Kesepakatan Tiga Negara.                                  

ANGGOTA GAPKINDO MENANGANI EKSPOR KARET JENIS :

Technically Specified Rubber

: SIR LoV, SIR 3CV, 3L, 3WF, SIR 5,

  SIR 10 and SIR 20, SIR 10CV and  SIR 20CV.

Visually Graded Rubber

: RSS 1, 2, 3, 4, Pale Crepes and

  Brown Crepes

Latex Concentrate and Specialty Rubber